Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Public Comments Received on Proposed Changes to the Commentary on Article 5 of the OECD Model Tax Convention and its Application to Extractible Natural Resources

IBX-Jakarta. Last year end, the OECD invited public comments on the proposed changes to the Commentary on Article 5 of the OECD Model Tax Convention and its application to extractible natural resources.

These proposed changes result from the work by Working Party 1 on Tax Conventions and Related Questions – which is the subgroup of the OECD Committee on Fiscal Affairs in charge of the OECD Model Tax Convention – with a view to developing an alternative provision for inclusion in the Commentary on Article 5 of the OECD Model Tax Convention on activities in connection with the exploration and exploitation of extractible natural resources, together with related commentary.

The OECD is grateful to the commentators for their input and now publishes the public comments received.

Download the comments (Zip file, 2.06 MB – Please open from a desktop computer)

Source: Public comments received on proposed changes to the Commentary on Article 5 of the OECD Model Tax Convention and its application to extractible natural resources – OECD

*Disclaimer*

Recent Posts

Meskipun Ekonomi Indonesia Terus Tumbuh, Rasio Pajak Justru Tidak Bergerak

IBX-Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menemukan adanya ketidaksesuaian dalam kondisi perpajakan di Indonesia, terutama terkait dengan rasio pajak (tax ratio) yang stagnan meski ekonomi tumbuh dari tahun ke tahun, termasuk setoran pajaknya itu sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5%, seperti yang

Read More »

Coretax Error, Pembuatan Faktur Pajak Balik ke e-Faktur?

IBX-Jakarta; Pembahasan mengenai errornya website Coretax masih mewarnai media-media berita online hingga saat ini. Masalah ini berdampak pada proses pembuatan Faktur Pajak  para pengusaha menjadi terhambat. Maka dari itu, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2025, DJP mengembalikan pembuatan faktur pajak ke aplikasi e-faktur. Namun, kebijakan tersebut hanya berlaku pada

Read More »

Indonesia Terapkan Pajak Minimum Global untuk Perusahaan Multinasional Tanpa Kantor Fisik

IBX-Jakarta. Pemerintah Indonesia kini dapat mengenakan pajak kepada grup perusahaan multinasional yang meraup keuntungan di Indonesia, meskipun tidak memiliki kantor fisik di negara ini. Kebijakan ini merupakan hasil penerapan aturan pajak minimum global yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Aturan tersebut menetapkan bahwa perusahaan multinasional dengan pendapatan

Read More »