IBX-Jakarta. Pemerintah Jepang resmi meluncurkan lembaga baru bertugas meningkatkan efisiensi anggaran, terinspirasi dari Department of Government Efficiency (DOGE) Amerika Serikat. Lembaga tersebut dikenal sebagai DOGE Jepang dibentuk di bawah Sekretariat Kabinet pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi dan berfokus pada peninjauan menyeluruh terhadap belanja negara, kebijakan pajak, serta subsidi yang dianggap tidak efektif atau tumpang tindih. Langkah ini menjadi bagian dari strategi fiskal yang lebih luas untuk menjaga keberlanjutan anggaran tanpa mengorbankan upaya pemulihan ekonomi.
Menteri Keuangan Satsuki Katayama menjelaskan bahwa tujuan utama lembaga ini adalah menghilangkan pemborosan dan memastikan setiap yen digunakan pada sektor yang benar-benar membutuhkan. Ia menegaskan bahwa efisiensi belanja bukan sekadar pemangkasan, tetapi proses realokasi agar kebijakan fiskal tetap kredibel. “Dengan menghapus pengeluaran yang tidak perlu dan menyalurkannya kembali ke area prioritas, kami ingin memperlihatkan perbedaan nyata dibandingkan pemerintahan sebelumnya,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap ekonomi dan mata uang Jepang.
Berbeda dengan DOGE versi Amerika Serikat yang sempat dikenal dengan pendekatan agresif seperti pemutusan hubungan kerja massal pegawai federal, Tokyo memilih jalur yang lebih moderat. Efisiensi yang diusung Jepang dirancang tidak sekadar memangkas, tetapi memastikan setiap pos anggaran memberikan nilai tambah fiskal. Pendekatan ini sekaligus menjadi fondasi bagi komitmen Takaichi, yang menggambarkan kebijakan fiskalnya sebagai “proaktif namun bertanggung jawab”. Meski demikian, pemerintah tetap menunjukkan karakter ekspansif, terlihat dari peluncuran paket stimulus ekonomi terbesar sejak era pandemi serta penyetujuan penerbitan utang baru lebih dari ¥10 triliun.
Untuk memperkuat legitimasi reformasi anggaran, pemerintah membuka mekanisme partisipasi publik. Katayama menyebut masyarakat dapat mengusulkan pos belanja yang patut ditinjau ulang melalui berbagai kanal, termasuk platform X. Upaya ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas fiskal, dua aspek yang semakin penting di tengah meningkatnya beban utang negara.
Dalam rapat perdana DOGE Jepang, hadir sejumlah pejabat tingkat tinggi termasuk Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara serta Kepala Urusan Parlemen dari Partai Inovasi Jepang (JIP) Takashi Endo. Kihara menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan di sisi belanja, tetapi juga pendapatan negara. Menurutnya, kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi harus diprioritaskan, sementara program dengan efektivitas rendah wajib ditinjau ulang.
Namun pasar keuangan tetap menunjukkan kegelisahan. Walaupun Takaichi berulang kali menyatakan bahwa total penerbitan obligasi pemerintah pada tahun fiskal ini tidak akan melampaui tahun sebelumnya, investor masih skeptis terhadap arah kebijakan fiskal baru. Pergeseran fokus pemerintah dari target menyeimbangkan anggaran menjadi penurunan rasio utang terhadap PDB turut memicu lonjakan imbal hasil obligasi, terutama pada tenor sangat panjang. Reaksi ini mencerminkan kekhawatiran bahwa kebijakan fiskal Jepang mungkin terlalu ekspansif ketika ruang fiskal semakin sempit.
Pembentukan DOGE Jepang sendiri merupakan hasil kesepakatan politik antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang, yang ditandatangani pada Oktober lalu dan sekaligus membuka jalan bagi pengangkatan Takaichi sebagai perdana menteri. Dengan posisi politik tersebut, pemerintah kini berupaya menampilkan keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebutuhan stimulus, sebuah kombinasi yang menjadi tantangan utama banyak negara maju dalam menghadapi perekonomian global yang melemah.
Sumber: Tiru Trump di AS, Jepang Bentuk DOGE demi Efisiensi Anggaran
