Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Remittance Tax 1% Resmi Berlaku di AS: Beban Baru bagi Pekerja Migran

IBX – Jakarta. Per tanggal 1 Januari 2026, Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump mulai memberlakukan remittance tax atau pajak yang dikenakan atas transaksi pengiriman uang melalui media tertentu. Remittance tax yang dikenakan dengan tarif 1% sangat berdampak terutama pada pekerja migran yang selalu melakukan pengiriman yang melalui loket uang tunai.

Rencana implementasi remittance tax sudah diatur dalam The One Big Beautiful Bill Act yang ditanda tangani oleh Trump dimana akan dikenakan pajak 1% atas pengiriman uang dari Amerika Serikat secara langsung. Awalnya, tarif yang ditentukan adalah 5%. Namun, House of Representatives menguranginya menjadi 3,5% hinga akhirnya senat Amerika Serikat menyepakati tarif 1% untuk diberlakukan.

Nerissa Enriquez seorang warga Filipina berusia 55 tahun yang sering melakukan pengiriman uang melalui toko dekat tempat kerjanya berkata sangat terdampak dengan adanya remittance tax yang dikenakan, terutama bagi dirinya yang sering mengirimkan sejumlah uang dalam beberapa kali dalam sebulan. “Saya perlu melakukan penyesuaian dengan pendapatan yang saya terima” ungkap Enriquez. Filipina merupakan salah satu negara dengan penerimaan remitansi terbesar di dunia. Kebijakan remittance tax yang diberlakukan di Amerika Serikat tentunya akan berdampak pada sumber pendapatan yang diterima dari remitansi.

Ekonom Amerika Serikat mengatakan bahwa remittance tax tersebut tidak akan mengganggu arus masuk remitansi, tetapu mempercepat pergeseran menuju transfer secara digital.

Dalam The One Big Beautiful Bill, remittance tax dikenakan terhadap tiga transaksi pengiriman uang secara langsung meliputi cash, money orders, serta cashier’s checks. Transfer yang dilakukan melalui Bank Amerika Serikat, kartu debit dan kredit yang diterbitkan Amerika Serikat, dompet elektronik, dan bahkan uang tunai fisik akan langsung dikecualikan.

Sumber: Trump Agresif Kumpulkan Pajak, Pekerja Migran Ikut Terdampak, What is the US remittance tax? Complete guide

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »