Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Setoran Pajak di Jawa Timur Turun Akibat Coretax?

IBX-Jakarta. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan penerimaan pajak di Jawa Timur mencapai Rp 19,05 triliun hingga 31 Januari 2025. Meskipun jumlah ini cukup signifikan, angka tersebut tercatat mengalami penurunan sebesar 2,70% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menurut informasi yang dirilis oleh DJP, penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kebijakan pemusatan pembayaran dan administrasi. Selain itu, implementasi sistem Coretax yang masih dalam tahap pengoptimalan turut memengaruhi kelancaran administrasi perpajakan.

“Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemusatan pembayaran dan administrasi Wajib Pajak cabang yang mengurangi penerimaan pajak di Jawa Timur, serta belum optimalnya implementasi sistem Coretax DJP, yang berdampak pada kelancaran administrasi perpajakan,”

Meskipun mengalami penurunan secara keseluruhan, sektor pajak tertentu masih menunjukkan hasil yang positif. Penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tetap menjadi kontributor utama, dengan total kontribusi mencapai 66,32%. Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas berkontribusi sebesar 32,95% terhadap total penerimaan pajak.

Namun, penerimaan PPN dalam negeri menunjukkan penurunan akibat kebijakan pemusatan pembayaran yang diterapkan. Di sisi lain, PPN Impor dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor mencatatkan pertumbuhan yang positif, sebesar 9,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa aktivitas impor di Jawa Timur masih tetap stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan pemusatan administrasi Wajib Pajak cabang.

Sektor lain yang mencatatkan kinerja positif adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang mengalami lonjakan signifikan dengan pertumbuhan 693,01%. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga meningkat tajam sebesar 311,23%. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan administrasi yang mengakibatkan pembayaran dari Wajib Pajak cabang yang sebelumnya tidak tercatat di Jawa Timur kini dikelola dalam wilayah administrasi tersebut.

Selain itu, sektor Kepabeanan dan Cukai juga mencatatkan hasil yang menggembirakan, didorong oleh kenaikan produksi rokok dan pertumbuhan volume ekspor produk turunan Crude Palm Oil (CPO), yang dipicu oleh tingginya harga referensi CPO. Peningkatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak di sektor tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan penerimaan pajak di Jawa Timur, sejumlah sektor tetap menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Ke depan, diharapkan kebijakan pemusatan administrasi dan penerapan sistem Coretax yang lebih optimal dapat meningkatkan efisiensi dan mendongkrak penerimaan pajak secara keseluruhan.

Sumber: Terdampak Coretax, Setoran Pajak di Jatim Turun Jadi Rp19 T

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »