IBX – Jakarta. Menjelang akhir tahun, pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun. Stimulus ini digelontorkan melalui delapan program yang menyasar berbagai sektor dan lapisan masyarakat. Alih-alih menambah anggaran baru, pemerintah memanfaatkan sisa anggaran yang diperkirakan tidak terserap secara optimal hingga akhir tahun. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan memperlebar defisit APBN. Menurutnya, langkah ini justru bagian dari optimalisasi fiskal agar anggaran yang tersedia bisa langsung berdampak ke perekonomian dalam waktu cepat.
Program magang untuk lulusan baru menjadi salah satu yang pertama diumumkan. Lulusan perguruan tinggi yang belum lebih dari satu tahun akan diberi uang saku sebesar Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan. Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau hingga 20.000 peserta, dengan anggaran Rp198 miliar tahun ini dan jumlah yang sama pada tahun depan. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah juga memperluas fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), khusus untuk pekerja di sektor pariwisata. Insentif ini berlaku selama tiga bulan dengan alokasi anggaran Rp120 miliar tahun ini dan Rp480 miliar pada 2026. Jumlah pekerja yang ditargetkan mencapai lebih dari 500 ribu orang.
Bantuan pangan tetap menjadi salah satu porsi terbesar dalam stimulus. Selama dua bulan, pemerintah akan membagikan masing-masing 10 kilogram beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp7 triliun dan masih bisa diperpanjang ke bulan Desember jika realisasinya belum maksimal. Di sisi lain, pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online, kurir, dan sopir angkutan juga mendapat perhatian. Pemerintah menanggung 50% iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) selama enam bulan, dengan alokasi Rp36 miliar untuk lebih dari 730 ribu orang.
Dukungan juga diberikan dalam bentuk relaksasi kredit perumahan bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah menanggung selisih bunga dan memberikan kelonggaran akses kredit perumahan untuk sekitar 1.000 unit rumah. Total anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar Rp150 miliar. Sementara itu, program padat karya tunai melalui proyek-proyek infrastruktur akan digelar dari September hingga akhir tahun, melibatkan lebih dari 600 ribu pekerja harian. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp5,3 triliun dan dibagi ke dalam proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan Kemenhub.
Pemerintah juga mempercepat reformasi regulasi di bidang perizinan. Salah satu upayanya adalah integrasi sistem kementerian/lembaga dan rencana detail tata ruang (RDTR) digital ke dalam platform OSS. Program ini diatur melalui PP 28/2025 dan mulai dilaksanakan di 50 daerah pada 2025, diperluas menjadi 300 daerah pada 2026. Anggaran untuk tahun ini sebesar Rp175 miliar dan meningkat lebih dari lima kali lipat tahun depan. Adapun program terakhir dalam paket stimulus ini menyasar kawasan perkotaan. Pemerintah menggelontorkan dana Rp2,7 triliun untuk memperbaiki kualitas permukiman sekaligus mengembangkan platform digital bagi pelaku usaha kecil dan sektor gig economy. Dana ini berasal dari kas kontigensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan proyek serupa akan diperluas ke beberapa daerah lain.
Pemerintah berharap seluruh program ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di kuartal keempat tahun ini. Purbaya menilai jika pertumbuhan ekonomi kembali bergerak, maka penerimaan negara pun ikut terdorong. Dengan begitu, dampak kebijakan ini terhadap defisit akan tetap terkendali, bahkan bisa memberi ruang fiskal tambahan. Dalam situasi anggaran yang ketat, pendekatan realokasi semacam ini dinilai menjadi strategi paling masuk akal untuk memastikan bahwa belanja negara tetap memberi efek nyata ke lapangan.
Sumber: Guyur Rp16,2 T Buat Diskon Pajak-Bansos, Purbaya Jamin APBN Tak Jebol!
