Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Susu Impor Bebas Pajak: Bagaimana Nasib Peternak Lokal

Pemerintah membebaskan pajak impor untuk produk susu, yang berdampak besar pada peternak sapi perah lokal, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Banyak peternak yang tidak dapat menjual susu mereka karena kebijakan pembatasan kuota di industri pengolahan susu (IPS). Sebagai bentuk protes, beberapa peternak di Boyolali menggelar aksi membuang susu hasil produksi mereka karena kecewa atas rendahnya serapan susu segar lokal. ebijakan ini diduga dipengaruhi oleh membanjirnya impor susu bubuk skim yang lebih murah dibandingkan dengan susu segar lokal.

Salah satu alasan utama mengapa impor susu meningkat adalah karena penghapusan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk susu impor, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Peraturan ini mengkategorikan susu sebagai kebutuhan pokok yang penting untuk masyarakat luas, sehingga mendapat pengecualian dari bea masuk dan PPN. Menurut Wakil Menteri Koperasi, Ferry Julianto, kebijakan nol persen bea masuk membuat IPS lebih memilih impor susu bubuk dibandingkan dengan membeli susu segar dari peternak lokal. Ferry berharap pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, dapat meninjau ulang kebijakan ini untuk melindungi peternak lokal dari persaingan yang tidak seimbang.

Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPO), Agus Warsito, mengungkapkan bahwa susu impor dalam bentuk bubuk sangat sulit bersaing dengan produk susu segar lokal. Meskipun pengiriman susu bubuk lebih praktis, proses pemanasan berulang kali yang dilakukan untuk membuat susu bubuk mengurangi kualitas nutrisi susu secara signifikan. Selain itu, banyak perusahaan pengolahan susu di Indonesia mencampur susu bubuk dengan air, sehingga produk akhirnya lebih banyak air daripada susu segar.

Agus juga menyoroti bahwa konsumsi susu segar lebih tinggi di negara-negara penghasil susu, yaqng berdampak positif pada pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak-anak mereka. Sebaliknya, anak-anak di Indonesia banyak mengkonsumsi susu bubuk yang dicampur air, yang menurut Agus berpengaruh pada kualitas kesehatan mereka. Agus menyebut bahwa persaingan peternak lokal sangat tidak adil karena mereka bersaing secara langsung dengan importir susu tanpa proteksi pemerintah, yang membuat pasar susu menjadi sangat liberal dan kompetitif secara tidak seimbang.

*Disclaimer

Sumber: Alasan Pemerintah Bebaskan Pajak Susu Impor

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »