IBX-Jakarta. Direktur Jenderal Pajak periode 2015–2017, Ken Dwijugiasteadi, mengungkapkan bahwa menyusutnya kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu faktor utama di balik tren penurunan tax ratio dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, penerimaan utama dari pajak pertambahan nilai (PPN) sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat, dan kelompok kelas menengah selama ini menjadi penopang utama belanja konsumen.
“Kalau kelas menengahnya turun, ya konsumsinya menurun, pajaknya [otomatis] turun,” ujarnya saat Diskusi Panel Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).
Fakta menunjukkan bahwa PPN—termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)—menyumbang sekitar 42,9 % dari total penerimaan perpajakan, yang mencapai Rp 1.932,4 triliun pada tahun lalu. Meski demikian, tax ratio terhadap produk domestik bruto (PDB) terus merosot: dari 10,41 % pada 2022, menjadi 10,31 % pada 2023, dan turun lagi ke 10,07 % pada 2024.
Lebih lanjut, Ken menyoroti kelemahan penggunaan rasio pajak sebagai tolok ukur keberhasilan penguatan penerimaan. Ia mencatat bahwa definisi tax ratio berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, perhitungannya hanya meliputi penerimaan dari pajak dan bea, dibagi PDB. Sementara di banyak negara maju, termasuk anggota OECD, komponen seperti pajak daerah serta iuran BPJS atau asuransi sosial juga dimasukkan.
Sebagai alternatif, Ken menyarankan penggunaan tax buoyancy—elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi—sebagai indikator yang lebih tepat. “Makanya kalau saya, ngukur penerimaan pajak jangan dari tax ratio [rasio pajak], dari tax buoyancy,” tegasnya.
Berdasarkan data, nilai tax buoyancy Indonesia pada 2024 tercatat 0,71, lebih rendah dibandingkan 1,17 pada 2023. Angka ideal tax buoyancy adalah 1, di mana setiap pertumbuhan ekonomi 1 % akan mendorong peningkatan penerimaan pajak sebesar 1 %. Dengan nilai 0,71, artinya pertumbuhan ekonomi 1 % hanya diikuti kenaikan penerimaan pajak 0,71 %, menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum sepenuhnya responsif terhadap ekspansi ekonomi.
Di sisi lain, Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menegaskan bahwa tax ratio tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur kinerja otoritas pajak. Ia menekankan bahwa banyak faktor struktural dan makro ekonomi—seperti iklim investasi dan pola konsumsi publik—yang berada di luar kendali Direktorat Jenderal Pajak.
“Yang harus kita lihat adalah peran semua pihak dari kementerian ekonomi, kementerian investasi, pelaku usaha, sampai masyarakat wajib pajak,” tuturnya, mengajak agar seluruh pemangku kepentingan bersama-sama bertanggung jawab dalam upaya memperkuat penerimaan negara melalui kebijakan fiskal.
*Disclaimer*
Sumber: Mantan Dirjen Pajak Ungkap Alasan Tax Ratio Terus Turun: Kelas Menengah Terkikis
