Ibx-Jakarta. Teknologi terus berkembang pesat, membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu wujud paling menonjol dari perkembangan ini adalah robot dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang telah menjadi bagian penting dari revolusi industri modern. Perusahaan secara aktif memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu keuntungan utama dari adopsi teknologi ini adalah efisiensi biaya melalui otomatisasi.
Hasil riset Boston Consulting Group menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja manusia 15% lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja berbasis robot. Oleh sebab itu, banyak perusahaan lebih memilih penggunaan mesin dan robot untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Namun, meskipun memberikan keuntungan ekonomi, penggunaan teknologi juga memiliki dampak negatif, seperti meningkatnya risiko pengangguran akibat penggantian tenaga kerja manusia dengan robot.
Penggantian tenaga kerja manusia dengan robot tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhi tingkat pengangguran secara keseluruhan. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat mengatur penggunaan teknologi, termasuk tenaga kerja robot, untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.
Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah kebijakan perpajakan. Pajak atas teknologi, seperti robot, dapat menjadi solusi untuk menggantikan potensi pajak penghasilan yang hilang dari tenaga kerja manusia. Abbott dan Bogenschneider (2017) mengusulkan agar pemerintah bersikap “netral” dalam mengenakan pajak atas robot dan pajak penghasilan tenaga kerja manusia. Pajak atas robot dapat dipandang sebagai kompensasi dari potensi pajak penghasilan yang berkurang, sementara alternatif lainnya adalah dengan memperkenalkan pajak atas otomatisasi usaha.
Langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah mendefinisikan dengan jelas pengertian teknologi yang dimaksud, termasuk robot, artificial intelligence, dan otomatisasi. Hal ini penting untuk membedakan antara sistem, mesin, aset tak berwujud, dan lain-lain. Setelah definisi ditetapkan, tantangan berikutnya adalah menentukan jenis otomatisasi yang akan dikenakan pajak.
Pemerintah juga harus berperan sebagai penengah antara dunia usaha dan pasar tenaga kerja. Perusahaan terus mendorong adopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, meskipun hal ini membawa ancaman nyata bagi tenaga kerja yang tergantikan. Kebijakan perpajakan dapat digunakan untuk memperlambat dampak negatif ini, namun penerapan kebijakan semacam itu memiliki batasan karena dapat memengaruhi aspek lain, seperti investasi asing langsung (foreign direct investment).
Sebagai alternatif, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang mengalihkan tenaga kerja terdampak teknologi ke divisi lain. Selain itu, pemerintah perlu membuat proyeksi jangka panjang untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang rentan terhadap disrupsi teknologi. Program-program pelatihan ulang tenaga kerja serta sistem pendidikan formal yang berorientasi pada pengembangan keterampilan di bidang-bidang prospektif harus dirancang untuk menjawab tantangan ini.
Dengan pendekatan yang seimbang, pemerintah tidak hanya dapat meminimalkan dampak negatif dari perkembangan teknologi, tetapi juga mendorong kemajuan teknologi yang berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sumber: CNN Indonesia
