Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Wacana Trump Menghapus Pajak Penghasilan di AS, Ahli Berpendapat Lain

IBX-Jakarta. Presiden Donald Trump kembali mengusulkan bahwa pendapatan dari tarif impor (selanjutnya disebut tarif) dapat menggantikan pajak penghasilan federal di Amerika Serikat. Ide ini muncul sebagai bagian dari visi ekonomi yang ia sodorkan sejak kampanye presiden 2024 dan Trump menekannya lagi dalam pertemuan kabinet terbaru. Menurutnya, penerimaan dari tarif impor telah membengkak sedimikian rupa sehingga suatu hari nanti pajak penghasilan bisa dihapus dari kebijakan.

Tapi data resmi menunjukkan realitas berbeda. Tahun fiskal terakhir, penerimaan dari pajak penghasilan individu mencapai sekitar US$ 2,66 triliun, yang mana lebih dari 50% total penerimaan federal. Sebaliknya, pendapatan dari tarif impor hanya sekitar US$ 195 miliar, atau sekitar 3,7% dari total.

Bahkan ketika tarif impor sempat melonjak dalam beberapa bulan terakhir, keuntungan tambahan dari tarif tetap jauh tertinggal dibanding penerimaan pajak. Para ahli pun menyebut rencana mengganti keseluruhan pajak penghasilan dengan tarif itu hanya sekadar bualan yang tidak masuk akal.

“Tidak mungkin. Secara matematis maupun ekonomi, ini tidak layak,” terang Brandon DeBot dari Tax Law Center.

Jika benar tarif impor dinaikkan drastis untuk menambal kekurangan penerimaan, beberapa risiko besar ikut mengintai:

  • Beban harga bagi masyarakat luas, terutama kelas menengah ke bawah, karena perusahaan penerima tarif biasanya meneruskan biaya ke konsumen. Hal ini bisa melebarkan kesenjangan dan menekan daya beli.
  • Gangguan pada perdagangan internasional. Negara lain bisa melakukan aksi balasan perang dagang yang malah merugikan eksportir dan konsumen global.
  • Ketidakpastian pendapatan negara. Tarif impor sangat bergantung pada volume impor, tren perdagangan, dan kondisi ekonomi global, hal ini jauh lebih rentan dibanding pajak penghasilan yang stabil. Ini membuat APBN Amerika Serikat bisa sulit direncanakan secara konsisten untuk periode yang akan datang.

Sementara pajak penghasilan memungkinkan fleksibilitas seperti skema progresif, pengurangan pajak, kredit pajak, dan kebijakan redistributive, tarif tidak memliki kemampuan tersebut. Itu artinya, jika tarif menjadi tulang punggung pendapatan, kebijakan fiskal dan kesejahteraan sosial bisa terhambat.

Justru, pengandalan pada tarif bisa meningkatkan beban masyarakat dengan skala minor serta mengurangi kemampuan pemerintah mendanai layanan publik dengan adil.

Kembali ke masa lampau, sebelum lahirnya pajak penghasilan federal melalui amandemen ke-16 pada 1913, tarif impor memang menjadi sumber utama kas negara. Namun kebijakan itu diberlakukan ketika skala pemerintahan jauh lebih kecil, dan belanja publik sangat terbatas. Jauh berbeda dengan kondisi yang berlaku saat ini. Kini, dengan anggaran belanja yang jauh lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, sosial, dan utang publik, apabila mengandalkan tarif saja akan tampak tidak realistis.

Sumber: FACT FOCUS: Trump says tariffs can eventually replace federal income taxes. Experts disagree

Recent Posts

Membaca Ulang Tantangan Struktural Sistem Pajak Indonesia

IBX – Jakarta. Penerimaan pajak Indonesia kembali mencatatkan shortfall pada 2025. Dari target Rp2.189,3 triliun, realisasi yang masuk hanya Rp1.917,6 triliun. Artinya, ada selisih lebih dari Rp270 triliun yang tak berhasil dikumpulkan negara. Angka ini bukan sekadar statistik tahunan, melainkan cerminan persoalan struktural yang sudah lama membayangi sistem perpajakan nasional.

Read More »

IKPI Tekankan Pentingnya UU Konsultan Pajak sebagai Payung Hukum

IBX – Jakarta. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali menekankan pentingnya pembentukan Undang-Undang (UU) Konsultan Pajak sebagai payung hukum yang komprehensif bagi profesi konsultan pajak. Regulasi tersebut dinilai krusial untuk melindungi hak wajib pajak, meningkatkan standar dan akuntabilitas profesi, serta mendukung upaya negara dalam mengamankan penerimaan perpajakan. Ketua Umum IKPI,

Read More »