Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

World Bank Soroti Kinerja Pajak Indonesia: Salah Satu yang Terburuk di Dunia

IBX-Jakarta. Bank Dunia menilai bahwa kinerja penerimaan pajak di Indonesia termasuk yang paling lemah secara global. Penilaian ini tertuang dalam laporan bertajuk “Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia”, yang diterbitkan pada 2 Maret 2025.

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia secara tegas menyebutkan bahwa penerimaan pajak Indonesia sangat rendah. Hal ini tercermin dari rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya mencapai 9,1% pada tahun 2021. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara berpenghasilan menengah di kawasan seperti Kamboja (18,0%), Malaysia (11,9%), Filipina (15,2%), Thailand (15,7%), dan Vietnam (14,7%).

Selain itu, laporan yang disusun oleh Rong Qian dan Grzegorz Poniatowski ini juga mencatat tren penurunan rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia dalam satu dekade terakhir. Jika dibandingkan dengan sepuluh tahun sebelumnya, angka tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 2,1 poin persentase. Pandemi COVID-19 turut memperburuk situasi ini, dengan rasio penerimaan pajak yang sempat turun drastis ke level 8,3% dari PDB pada tahun 2020.

Bank Dunia meyakini bahwa implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berpotensi meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,7% hingga 1,2% dari PDB per tahun selama periode 2022–2025. Namun, lembaga ini juga menekankan bahwa sistem perpajakan Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan dan perlu ditingkatkan lebih lanjut.

Lebih lanjut, Bank Dunia menegaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, penting untuk memahami besaran dan karakteristik penerimaan pajak yang hilang.

*Disclaimer*

Sumber: World Bank Ungkap Kinerja Pajak RI Terburuk di Dunia (CNBC Indonesia)

Recent Posts

Uzbekistan Tetapkan PPN 0% untuk Produk Pertanian: Langkah Strategis Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Pemerintah Uzbekistan memutuskan untuk menetapkan tarif 0% atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk-produk pertanian seperti buah-buahan, sayuran, daging, susu, dan telur yang diberlakukan mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini akan menggantikan tarif PPN yang berlaku dan menargetkan kebijakan tersebut menjadi solusi untuk mengurangi beban pajak petani, meningkatkan profitabilitas sektor

Read More »

Transfer Pricing dalam Industri Freight Forwarding: Tantangan, Risiko, dan Strategi Kepatuhan!

IBX – Jakarta. Industri freight forwarding berperan sebagai pengatur rantai pasok mengkoordinasikan pengangkutan, pergudangan, dokumentasi dan layanan terkait lintas yurisdiksi. Karena sifatnya yang terfragmentasi dan bergantung pada jaringan entitas (agen, sub-agen, cabang, dan afiliasi internasional), perusahaan freight forwarding sering melakukan banyak transaksi intra-grup yang menimbulkan isu transfer pricing. Tanpa kebijakan

Read More »