Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Mendekati Deadline! 7,31 Juta Wajib Pajak Telah Melaporkan SPT Tahunan

IBX-Jakarta. Per 10 Maret 2024 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa sudah terdapat 7,31 juta Wajib Pajak (WP) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dari angka 7,31 juta Wajib Pajak tersebut, terdapat peningkatan dari jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan dari periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 2,97%. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarajat DJP Dwi Astuti.

7,31 juta Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan tersebut terdiri dari 412.000 SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan 6,9 juta SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adapun tenggat waktu dari pelaporan pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu 31 Maret 2024 untuk Waib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2024 untuk Wajib Pajak Orang Badan. Maka dari itu, DJP terus menghimbau kepada Wajib Pajak bagi yang belum melaporkan SPT Tahunannya untuk segera melaporkannya.

DJP juga melakukan langkah untuk mengingatkan dengan mengirimkan email blast kepada 25 juta Wajib Pajak yang mengingatkan bahwa masa pelaporan Wajib Pajak akan berakhir.

Dalam melaporkan SPT Tahunan, Wajib Pajak juga dihimbau untuk melakukan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Serta, untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya, Wajib Pajak harus menyiapkan NPWP yang telah diintegrasi menjadi NIK, bukti potong, dan EFIN.

Maka dari itu, Wajib Pajak diharapkan untuk segera melaporkan SPT Tahunannya sebelum tenggat waktunya. Hal ini disebabkan jika Wajib Pajak telat dalam melaporkan SPT Tahunannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: Deadline 31 Maret 2024, 7,31 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

*Disclaimer*

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »