Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Terungkap! Kontribusi Pajak dari Kelas Menengah Hanya 1%

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa kontribusi pajak dari kelas menengah hanya mencapai 1% dari total penerimaan pajak, suatu kondisi yang dinilai jauh dari ideal.

“Kelas menengah berkaitan dengan individu, dan pajak yang dibayar oleh orang pribadi relatif kecil, hanya sekitar 1%,” ujar Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP, Muchamad Arifin, dalam sebuah diskusi media di Anyer, Serang, Banten, pada Jumat, (27/9/2024).

Arifin menambahkan bahwa di negara maju, pajak individu seharusnya menjadi pilar utama penerimaan pajak, namun banyak dari mereka yang bekerja di sektor informal sehingga tidak terdaftar dalam sistem pajak.

“Orang pribadi ini biasanya masuk di sektor UMKM, sektor UMKM informalitasnya sangat tinggi, dia ga masuk dalam data perpajakan,” kata dia.

Arifin menambahkan bahwa fokus utama untuk meningkatkan penerimaan pajak pada 2025 adalah ekstensifikasi pajak individu. Upaya ini mencakup pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, penerapan Coretax Administration System juga akan membantu dalam pendataan wajib pajak.

“Makanya nanti ketika NIK dan Coretax sudah berjalan, maka data tersebut jadi satu dan digabungkan. Oh si X dengan penghasilan sekarang belom punya NPWP,” kata dia.

Sumber: Terungkap! Sumbangan Pajak Kelas Menengah Hanya 1%

Recent Posts

Ketentuan Pembebanan Biaya Jamuan (Entertainment) dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Badan

IBX – Jakarta. Dalam operasional bisnis, Wajib Pajak kerap melaksanakan berbagai strategi untuk memaksimalkan luaran (output) demi mencapai tujuan entitas. Salah satu praktik bisnis yang lazim dilakukan untuk menjaga kelancaran hubungan komersial adalah pemberian fasilitas jamuan atau hiburan (entertainment) kepada relasi usaha maupun lawan transaksi. Fasilitas ini umumnya mencakup kegiatan

Read More »

DJP Waspadai Dampak Penundaan GMT terhadap Penerimaan Negara

IBX – Jakarta. Terkait implementasi pajak minimum global, Direktur Perpajakan Internasional DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa Pilar Dua berfungsi sebagai mekanisme pengenaan top-up tax. Ia menekankan bahwa apabila Indonesia tidak memanfaatkan atau tidak berpartisipasi dalam komitmen Pilar Dua, maka negara berpotensi kehilangan hak atas penerimaan yang berasal dari skema pajak

Read More »

Reformasi Ekspor SDA Melalui Danantara

IBX – Jakarta. Pemerintah mengambil langkah ekstrem untuk mengamankan pundi-pundi negara. Mulai pertengahan tahun ini, tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis nasional bakal dirombak total. Strateginya? Pemerintah melarang keras perusahaan swasta mengekspor langsung komoditas premium seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Read More »