Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Terlampau Kenakan PPN 12%,  Ini yang Harus Dilakukan Penjual!

IBX-Jakarta. Perubahan regulasi PPN 12% per 1 Januari 2025 yang dikhususkan bagi barang-barang mewah yang termasuk dalam objek pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Sehingga, bagi barang selain objek PPnBM tetap berlaku tarif efektif PPN 11% yang telah berlaku sejak April 2022. 

Bagi masyarakat yang sudah dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% untuk barang tidak mewah, berhak menagihkan kelebihan 1% pembayaran kepada pengusaha atau pihak yang memungut PPN. 

Prosedur permintah pengembalian kelebihan pemungutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2025, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, pada 3 Januari 2025.

“Pihak terpungut meminta pengembalian kelebihan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak penjual,” sebagaimana termuat dalam ayat 2 Pasal 4 Perdirjen Pajak 1/2025, dikutip dari laman CNBC Senin (06/01/2025).

Lebih lanjut, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penjual wajib mengganti atau membetulkan faktur pajaknya jika konsumen meminta pengembalian kelebihan pungutan PPN.

“Berdasarkan permintaan pengembalian dari pihak terpungut, Pengusaha Kena Pajak penjual melakukan pembetulan atau penggantian Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak,” sebagaimana yang diatur dalam Perdirjen Pajak 1/2025.

Sejumlah perusahaan ritel yang terlanjur memungut PPN 12% untuk barang tidak mewah, seperti Tokopedia dan Shopee, telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan 1% kelebihan PPN kepada konsumen.

Aditia Grasio Nelwan, selaku Head of Communications Tokopedia dan Tiktok E-commerce, mengatakan ada pengembalian dana bagi penjual yang terkena kelebihan PPN pada 1 Januari 2025. Dana tersebut akan masuk ke ‘Saldo Penghasilan’ penjual.

“Kami berupaya untuk terus patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk dengan menyesuaikan tarif PPN di platform berdasarkan PMK nomor 131 tahun 2024. Penjual yang mengalami kelebihan pembayaran PPN pada 1 Januari 2025 akan mendapatkan pengembalian dana [refund] ke ‘Saldo Penghasilan’,” kata Aditia dalam keterangan tertulis kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/1/2025).

Radynal Nataprawira selaku Head of Public Affairs Shopee Indonesia juga menjelaskan, pihaknya akan melakukan pengembalian dalam waktu tujuh hari kerja.

“Shopee sudah menyesuaikan keputusan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan PMK nomor 131 tahun 2024. Kelebihan pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh Penjual akan dikembalikan dalam waktu 7 hari kerja ke “Saldo Penjual”,” ucapnya dilansir dari laman CNBC (06/01/2025).

Sumber: Terlanjur Kenakan PPN 12%, Penjual Wajib Lakukan Ini (CNBC)

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »