Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Memahami SASB: Standar Akuntansi untuk Keberlanjutan Bisnis

IBX – Jakarta. Dalam era di mana keberlanjutan menjadi prioritas utama bagi dunia bisnis, Sustainability Accounting Standards Board (SASB) hadir sebagai panduan bagi perusahaan untuk mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam laporan keuangan mereka. Dengan menyediakan kerangka kerja yang spesifik untuk berbagai sektor industri, SASB membantu perusahaan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menarik minat investor yang semakin peduli terhadap dampak keberlanjutan.

Apa itu Standar SASB?

Berfungsi sebagai kerangka kerja panduan lingkungan, sosial, dan tata kelola, Standar SASB mengidentifikasi isu-isu keberlanjutan yang dapat berdampak pada kinerja keuangan dan nilai perusahaan untuk perusahaan di 77 industri. Semua standar industri spesifik ini mencakup enam topik pengungkapan dan 13 metrik akuntansi di lima dimensi keberlanjutan utama, yaitu: lingkungan, modal sosial, modal manusia, model dan inovasi bisnis, serta kepemimpinan dan tata kelola.

Standar SASB disusun menggunakan proses penetapan standar yang terbuka yang mencakup penelitian berbasis bukti, partisipasi terbuka dari perusahaan, investor, dan para pakar di bidangnya, serta pengawasan dan persetujuan dari Dewan Standar SASB. Organisasi dapat menggunakan standar ini sebagai panduan saat mereka mengungkapkan risiko dan peluang keberlanjutan yang berdampak pada nilai perusahaan.

Pelaporan SASB

Sebelum dapat menyusun laporan yang akurat, perusahaan harus memahami apa saja yang perlu dilaporkan dan bagaimana cara memantaunya. Sebagai contoh, dalam hal emisi gas rumah kaca, perusahaan harus tahu cara mengukur emisi tersebut untuk memastikan data yang dilaporkan benar dan dapat dipercaya.

Langkah awal dalam pelaporan SASB adalah meninjau standar yang relevan untuk industri Anda. Tidak semua aspek dalam standar akan sesuai dengan bisnis Anda, sehingga penting untuk mencatat poin-poin yang paling relevan.

Setelah itu, tentukan metode pengumpulan data yang tepat. Misalnya, untuk gas rumah kaca, identifikasi aktivitas yang berkontribusi pada emisi, seperti operasi bisnis, fasilitas, atau bahkan perjalanan dan mobilitas karyawan. Kemudian, pilih metode terbaik untuk mengukur data tersebut dan mulai proses pengumpulannya.

Ketika laporan akan disusun, kumpulkan data yang telah dihimpun dan siapkan laporan sesuai dengan kerangka SASB. Data tersebut kemudian disajikan kepada investor, yang dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

Meskipun data yang dilaporkan perusahaan bervariasi tergantung pada industri, ada beberapa topik keberlanjutan umum yang biasanya dicakup, seperti:

  • Pengelolaan air
  • Pengelolaan energi
  • Privasi pelanggan dan keamanan data
  • Praktik ketenagakerjaan
  • Desain produk
  • Pengelolaan siklus hidup produk
  • Etika bisnis

Mengapa SASB Penting?

SASB menjadi semakin penting karena tingginya permintaan agar bisnis memenuhi standar ESG. Dalam upaya mematuhi aspek-aspek tata kelola ESG, perusahaan perlu melaporkan apa yang telah mereka lakukan, hasil yang dicapai, serta dampaknya dari sudut pandang operasional dan keuangan. Dengan adanya standar yang terstruktur, perusahaan dalam industri yang sama dapat menyampaikan laporan ESG mereka secara konsisten, sehingga memudahkan investor untuk mempertimbangkan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi.

Secara ringkas, SASB penting karena:

  • Mengarahkan industri pada prioritas keberlanjutan ESG yang paling relevan
  • Menyediakan kerangka kerja pelaporan yang jelas dan terstandarisasi
  • Menekan biaya pelaporan ESG
  • Meningkatkan peringkat ESG perusahaan
  • Menunjukkan hubungan yang kuat antara kinerja SASB dan kesuksesan finansial

Sumber: SASB STANDARDS, What is SASB & Why It Matters For Investors

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »