Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Sri Mulyani Resmi Mengangkat Bimo sebagai Dirjen Pajak dan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai

IBX-Jakarta. Pada pagi hari ini, Kamis (23/5/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik 12 pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Acara pelantikan dimulai pukul 09.30 WIB dan berlangsung secara tertutup.

Dari total pejabat yang dilantik, sembilan di antaranya ditugaskan untuk mengisi posisi Direktur Jenderal (Dirjen) yang baru. Tiga di antara posisi tersebut diisi oleh tokoh dari luar struktur karier Kemenkeu.

Tiga sosok baru tersebut adalah:

  • Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak,
  • Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta
  • Masyita Crystallin yang ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sebelum pelantikan, Bimo dan Djaka telah melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Bimo sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sementara Djaka merupakan perwira tinggi aktif dengan pangkat Letnan Jenderal TNI. Sementara itu, Masyita pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan dalam bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi.

Daftar Lengkap Pejabat Eselon I Kemenkeu yang Dilantik:

  • Rina Widiyani Wahyuningdyah – Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan
  • Heru Pambudi – Sekretaris Jenderal
  • Awan Nurmawan Nuh – Inspektur Jenderal
  • Bimo Wijayanto – Dirjen Pajak
  • Luky Alfirman – Dirjen Anggaran
  • Djaka Budi Utama – Dirjen Bea dan Cukai
  • Rionald Silaban – Dirjen Kekayaan Negara
  • Astera Primanto Bhakti – Dirjen Perbendaharaan
  • Askolani – Dirjen Perimbangan Keuangan
  • Suminto – Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
  • Masyita Crystallin – Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
  • Febrio Nathan Kacaribu – Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal
  • Suryo Utomo – Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
  • Andin Hadiyanto – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
  • Iwan Djuniardi – Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
  • Yon Arsal – Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
  • Nufransa Wirasakti – Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
  • Dwi Teguh Wibowo – Staf Ahli Bidang Penerimaan
  • M. Agus Rofiudin – Staf Ahli Bidang PNBP
  • Sudarto – Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
  • Parjiono – Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
  • Arief Wibisono – Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal

Sumber : Sri Mulyani Lantik Bimo Jadi Dirjen Pajak & Djaka Dirjen Bea Cukai

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »