Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Celios Ungkap Lima Agenda Prioritas Menteri Keuangan Baru

IBX – Jakarta. Presiden Prabowo secara resmi mengganti posisi Menteri Keuangan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9). Jabatan tersebut kini diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Menanggapi pergantian ini, Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif bagi arah kebijakan ekonomi nasional. Menurut Celios, sejumlah kritik terhadap kinerja Menteri Keuangan sebelumnya telah lama disuarakan, terutama terkait kebijakan perpajakan, pengelolaan anggaran, dan peningkatan utang negara.

Celios pun menekankan lima agenda penting yang perlu segera menjadi prioritas Menkeu yang baru:

  1. Reformasi Kebijakan Pajak – Menyesuaikan tarif PPN menjadi 8%, menaikkan PTKP hingga Rp7 juta per bulan, mengenakan pajak pada sektor ekstraktif dan kekayaan individu super kaya.
  2. Efisiensi Anggaran – Memastikan efisiensi berbasis kajian makroekonomi yang tidak mengganggu layanan publik, serta mengevaluasi kebijakan anggaran sebelumnya yang berdampak negatif pada daerah.
  3. Restrukturisasi Utang – Menekan beban bunga utang melalui skema seperti debt swap untuk transisi energi dan konservasi alam, bahkan hingga opsi pembatalan utang.
  4. Penataan Jabatan di Kemenkeu – Mencopot pejabat yang merangkap jabatan di BUMN guna mencegah konflik kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi.
  5. Evaluasi Belanja Perpajakan – Mengkaji ulang seluruh bentuk insentif fiskal, termasuk tax holiday dan tax allowance, agar lebih adil dan transparan, serta mendorong audit dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja.

Celios menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan fiskal agar tidak memperburuk ketimpangan antara korporasi besar dan pelaku UMKM.

Sumber : Sri Mulyani Resmi Dicopot, Celios Beberkan Lima PR Mendesak Menkeu Baru

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »