Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pemerintah Tegas Berantas Penyimpangan Pajak, 26 Pegawai Dipecat

IBX – Jakarta. Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas sektor perpajakan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, yang telah memberhentikan puluhan pegawai pajak karena pelanggaran berat terkait etik dan integritas.

Sejak menjabat pada Mei 2025, Bimo telah memecat 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas pelanggaran disiplin serius. Selain itu, masih terdapat 13 pegawai lain yang saat ini tengah diperiksa atas dugaan pelanggaran serupa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk membenahi internal otoritas pajak dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Purbaya menilai bahwa upaya bersih-bersih ini harus dilakukan tanpa kompromi. Ia menekankan pentingnya memberi pesan kuat kepada seluruh pegawai, bahwa praktik penyimpangan di lingkungan Kementerian Keuangan tidak akan ditoleransi. Ia juga mengingatkan bahwa era “main-main” dalam pengelolaan pajak sudah berakhir.

Lebih jauh, Purbaya menyoroti pentingnya menciptakan sistem pelayanan perpajakan yang adil dan setara. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pembentukan saluran khusus bagi wajib pajak yang ingin melaporkan dugaan pemerasan atau perlakuan tidak adil dari pegawai pajak. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif, di mana kepatuhan tidak dibebani ketakutan, dan hak wajib pajak tetap terlindungi.

Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memperbaiki ekosistem perpajakan secara menyeluruh, baik dari sisi pelayanan maupun pengawasan. Langkah-langkah yang dilakukan saat ini menjadi bagian dari reformasi kelembagaan untuk memastikan sistem pajak yang tidak hanya kuat secara penerimaan, tetapi juga berlandaskan integritas dan kepercayaan publik.

Sumber: Purbaya Dukung Pemecatan 26 Pegawai Pajak: Era Main-main Sudah Selesai

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »