IBX – Jakarta. Masa sibuk penyampaian SPT Tahunan PPh Badan baru saja kita lewati pada 30 April kemarin. Bagi banyak wajib pajak, periode ini seringkali diiringi dengan pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan (SPT-Y) guna menghindari sanksi keterlambatan di tengah proses audit atau penyiapan laporan keuangan yang belum rampung.
Namun, pasca-deadline muncul satu pertanyaan besar: Bagaimana jika permohonan perpanjangan tersebut ditolak oleh DJP? Apakah deposit pajak yang sudah disetorkan akan hangus?
Kabar menggembirakan datang dari fungsional penyuluh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dipastikan bahwa saldo deposit pajak dengan KAP 411618 dan KJS 200 yang telah disetorkan tidak akan hangus. Meskipun izin perpanjangan tidak diberikan, dana tersebut tetap aman dan dapat langsung dialihkan untuk melunasi kurang bayar pada SPT Tahunan PPh Normal.
Menariknya, dalam sistem Coretax yang baru, wajib pajak tidak perlu lagi melakukan prosedur administratif pemindahbukuan (Pbk) yang memakan waktu jika ingin menggunakan saldo KJS 200 untuk SPT Normal. Proses ini dapat dilakukan secara instan saat pengiriman SPT.
Walaupun sistem memungkinkan pemindahan saldo ke KJS 100 (Deposit Pajak Umum), pihak otoritas pajak sangat tidak menyarankannya. Hal ini terkait dengan logika sistem FIFO (First-In, First-Out) yang diterapkan pada deposit umum. Jika saldo dipindah ke KJS 100, dana tersebut berisiko secara otomatis “tertarik” oleh sistem untuk melunasi tagihan pajak lain atau pajak masa bulanan yang jatuh temponya lebih awal. Akibatnya, saldo Anda bisa jadi tidak lagi mencukupi saat tiba waktunya untuk melunasi SPT Tahunan.
Untuk pengelolaan yang lebih presisi ke depannya, wajib pajak perlu membedakan peruntukan tiga kode setoran deposit berikut:
KJS 100: Deposit Pajak Umum. Digunakan untuk setoran deposit pajak secara general.
KJS 200: Deposit Pajak Perpanjangan. Khusus digunakan untuk setoran terkait permohonan perpanjangan SPT Tahunan.
KJS 300: Deposit Tagihan/Ketetapan. Digunakan untuk membayar utang pajak yang tercantum dalam STP, SKP, atau putusan hukum lainnya.
Dengan berakhirnya siklus SPT Badan tahun ini, pemahaman atas fitur-fitur Coretax ini diharapkan mampu memberikan ketenangan bagi wajib pajak dalam mengelola administrasi perpajakannya secara lebih efisien dan tepat sasaran.
