Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Apa Itu Bukti Potong Pajak? Serta Bagaimana Jika Tidak Diberikan Bukti Potong oleh Perusahaan?

IBX-Jakarta. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Orang Pribadi akan segera berakhir, yaitu pada 31 Maret 2024. Bagi para Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan jika belum melakukan pelaporan dan ingin segera melaporkan SPT Tahunannya, maka perlu diperhatikan salah satu komponen yang penting, yaitu bukti potong pajak.

Bukti potong pajak tersendiri berdasarkan Pasal 1 PMK Nomor 12/PMK.03/2017 dapat didefinisikam sebagai dokumen yang berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong PPh sebagai bukti telah dilakukannya pemotongan PPh dan berisi atas besarnya PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh.

Pemotong atau pemungut PPh tersendiri berdasarkan PMK Nomor 12/PMK.03/2017 diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan PPh atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dan/atau bukti pemungutan PPh atas pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan. Selain itu, bukti potong tersebut juga diwajibkan untuk diserahkan kepada pihak yang dipotong atau dipungut PPh nya dalam bentuk hardcopy maupun dokumen elektronik.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menjelaskan bahwa pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender berakhir.

Selain itu, pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 juga harus menyerahkan bukti pemotongan PPh 21 untuk bukan pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dan bukti pemotongan PPh Pasal 26 saat melakukan pemotongan PPh Pasal 26.

Berikut hal nya untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember juga harus diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 paling lambat 1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti dari pekerjaannya.

Bagaimana Jika Pegawai Tetap yang sudah berhenti bekerja tidak diberi bukti pemotongan pajak?

Jangan khawatir, jika pegawai tetap yang sudah melakukan pengunduran diri atau berhenti bekerja dan belum meminta bukti potong maka pegawai dapat mengubungi kantor lamanya untuk meminta dokumen bukti potong pajak tersebut.

Selain itu, berdasarkan informasi dari akun X @kring_pajak juga menjelaskan cara lain yang dapat dilakukan untuk memperoleh bukti pemotongan tersebut, yaitu dapat diakses pada halaman pra pelaporan DJP Online (account.pajak.go.id/pralapor) pada bagian tabel riwayat pemotongan pemungutan.

Namun, perlu diketahui bahwa fitur tersebut masih dalam tahap perkembangan sehingga belum semua jenis bukti potong dapat ditampilkan. Maka dari itu, jika bukti pemotongan pajak belum tersedia pada tabel tersebut, maka wajib pajak masih harus melakukan konfirmasi kepada perusahaan pemotong PPh untuk meminta bukti potongnya.

Sumber: Perusahaan Tak Beri Bukti Potong Pajak, Gimana Cara Lapor SPT?

*disclaimer*

Recent Posts

Simak Ketentuan Pembebasan Bea Masuk untuk Jemaah Haji

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman jemaah haji sejak 2025 lalu. Akan tetapi, dilaporkan oleh Kepala Seksi Impor III DJBC, Cindhe Marjuang Praja bahwa jemaah haji yang menggunakan fasilitas ini masih tergolong cukup rendah hanya sekitar 10% dari keseluruhan

Read More »

Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 Kini Bisa Tanpa KTP Pemilik Lama

IBX – Jakarta. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) secara resmi menetapkan kebijakan relaksasi khusus pada tahun 2026 terkait administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui kebijakan diskresi ini, Wajib Pajak diperkenankan untuk melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa diwajibkan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli

Read More »

Freeport Sumbang Hampir Rp70 Triliun, Pajak hingga Royalti Jadi Andalan

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 perusahaan menyumbangkan sekitar US$4,3 miliar kepada negara, atau setara hampir Rp70 triliun. Ia merinci, kontribusi tersebut bersumber dari kewajiban fiskal dan pembagian keuntungan perusahaan. Setoran pajak menjadi porsi terbesar dengan nilai sekitar US$2 miliar (Rp32 triliun), diikuti penerimaan negara

Read More »