Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Combatting Detrimental Tax Practices: The BEPS Action 5 Standard Facilitated Over 54,000 Exchanges Of Tax Rulings Among A Network Exceeding 130 Jurisdictions

Muammar

IBX-Jakarta. Today, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS unveiled the most recent evaluations for 131 regions concerning the automatic sharing of details on tax rulings. This marks the seventh yearly evaluation of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings, designed to equip tax authorities with vital information about their taxpayers to effectively address tax avoidance and other BEPS-related risks. The 2022 Peer Review Reports on the Exchange of Information on Tax Rulings reveal that more than 54,000 data exchanges occurred regarding over 24,000 identified tax rulings.
Additionally, the updated peer review findings demonstrate that 100 regions fully comply with the BEPS Action 5 minimum standard. The remaining 31 areas received a collective 58 recommendations to enhance their legal or operational frameworks for identifying relevant tax rulings and exchanging information. Insights provided by Inclusive Framework members during this peer review process, along with previous years’ feedback, have enabled multiple regions to refine their procedures and enhance the precision and caliber of shared information. The Inclusive Framework will persist in advancing in this realm, focusing the next annual review in 2023 on jurisdictions’ actions taken in response to outstanding recommendations.
Source: Countering harmful tax practices: Over 54 000 exchanges on tax rulings carried out among more than 130 jurisdictions under the BEPS Action 5 standard – OECD
*Disclaimer*

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »