Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Combatting Detrimental Tax Practices: The BEPS Action 5 Standard Facilitated Over 54,000 Exchanges Of Tax Rulings Among A Network Exceeding 130 Jurisdictions

Muammar

IBX-Jakarta. Today, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS unveiled the most recent evaluations for 131 regions concerning the automatic sharing of details on tax rulings. This marks the seventh yearly evaluation of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings, designed to equip tax authorities with vital information about their taxpayers to effectively address tax avoidance and other BEPS-related risks. The 2022 Peer Review Reports on the Exchange of Information on Tax Rulings reveal that more than 54,000 data exchanges occurred regarding over 24,000 identified tax rulings.
Additionally, the updated peer review findings demonstrate that 100 regions fully comply with the BEPS Action 5 minimum standard. The remaining 31 areas received a collective 58 recommendations to enhance their legal or operational frameworks for identifying relevant tax rulings and exchanging information. Insights provided by Inclusive Framework members during this peer review process, along with previous years’ feedback, have enabled multiple regions to refine their procedures and enhance the precision and caliber of shared information. The Inclusive Framework will persist in advancing in this realm, focusing the next annual review in 2023 on jurisdictions’ actions taken in response to outstanding recommendations.
Source: Countering harmful tax practices: Over 54 000 exchanges on tax rulings carried out among more than 130 jurisdictions under the BEPS Action 5 standard – OECD
*Disclaimer*

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »