Jakarta, 15 Desember 2022. Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menyita dua unit rumah milik penggelap pajak berinisial ES di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Rabu, 7/12).
Kedua unit rumah tersebut disita lantaran menjadi barang bukti tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh tersangka ES. Dalam kegiatan penyitaan ini, tim penyidik DJP turut didampingi oleh tim penilai dari Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian yang langsung menilai aset yang disita agar nantinya dapat dijadikan sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.
Selain itu, sebelum mengeksekusi penyitaan kedua rumah milik tersangka, tim penyidik DJP juga telah bekerja sama dan berkoordinasi dengan para personel dari Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri serta petugas keamanan komplek perumahan setempat.
Tersangka ES diduga kuat dengan sengaja menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan menganjurkan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2013. ES diduga kuat menyuruh membuat dan menerima faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari seseorang berinisial LH yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Dalam kasus ini, faktur pajak fiktif tersebut diterbitkan oleh beberapa perusahaan. Atas pembuatan faktur pajak fiktif “pesanan” tersebut, tersangka ES juga memberikan fee kepada LH. Akibat perbuatan pidana pajak ini, negara merugi hingga Rp77,4 miliar.
Tersangka ES dijerat Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. ES dapat diancam hukuman penjara minimal dua sampai dengan enam tahun serta dikenakan denda sebanyak dua hingga enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.
DJP akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan kewenangan yang diberikan oleh UU demi tegaknya hukum pidana pajak dan terpulihkannya kerugian pada pendapatan negara.
Sumber:https://www.pajak.go.id/id/berita/djp-sita-2-rumah-penggelap-pajak-di-jakarta-barat
