Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Dua Daerah Ini Akan Terkena Dampak Besar Dari Kenaikan Tarif PPN 12%

IBX-Jakarta. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% diprediksi akan berdampak pada sektor wisata. Daerah-daerah yang pendapatannya lebih banyak tergantung pada sektor pariwisata dikhawatirkan akan merasakan dampak buruk paling besar dari kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini. Contohnya seperti Bali dan Sumatera Utara akan terkena dampak dari kenaikan tarif PPN ini karena dua provinsi tersebut merupakan provinsi yang bergantung pada sektor pariwisata.

Mengapa naiknya tarif PPN menjadi 12% akan berdampak buruk ke sektor pariwisata? sebab, naiknya tarif PPN menjadi 12% tentu akan menyebabkan kenaikan harga. Kenaikan harga akan paling berdampak ke masyarakat kelas menengah.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Abdul Manap mengatakan bahwa jika masyarakat kelas menengah mengalami benturan pada pendapatan, kelas menengah akan lebih menyesuaikan lagi pengeluarannya. Pengeluaran yang biasanya akan dikurangi adalah pengeluaran terhadap kegiatan wisata. Hal tersebutlah yang menyebabkan sektor pariwisata akan terkena dampak buruk dari kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini.

Selain berdampak buruk ke sektor pariwisata, kenaikan tarif PPN juga akan menyebabkan kemampuan belanja masyarakat menurun.

Sumber: Awas! Warga Bali & Sumut Diramal Paling Terhantam PPN 12%

*Disclaimer

Recent Posts

PPN PMSE Atas Pembelian Digital di Game Online

Jakarta-IBX. Game online merupakan salah satu kegemaran remaja bahkan orang dewasa di Indonesia. Game online yang ramai dimainkan oleh masyarakat Indonesia sangatlah beragam, mulai dari yg dimainkan di smartphone dan komputer. Game online yang ramai di Indonesia antara lain Mobile Legends, Dota2, Valorant, Counter Strike, dan masih banyak yang lainnya.

Read More »

Mengenal Lebih Dalam Terkait Barang Lartas

IBX-Jakarta. Dalam ketentuan terkait Bea dan Cukai di Indonesia terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai Barang Lartas (barang pelarangan dan pembatasan). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.04/2007 jo PMK 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menjelaskan bahwa barang lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukannya

Read More »