Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Industri Film Bakal Dapat Insentif Pajak

IBX-Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah menggodok kebijakan insentif pajak untuk mendukung pengembangan industri perfilman. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa pemerintah masih merancang desain insentif yang tepat untuk sektor tersebut bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. “Pemerintah sedang mendesain kebijakan untuk mendukung sektor perfilman karena memang kita menganggap sektor tersebut sangat baik untuk kreativitas dan juga nilai tambah,” katanya usai rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR RI, Senin (13/6/2023).

Febrio mengatakan dukungan pemerintah terhadap industri perfilman memang perlu terus ditingkatkan mengingat minat dan konsumsi masyarakat di sektor ini terus meningkat. “Di samping itu, kan kita mendukung untuk daerah tujuan wisata supaya mendapatkan promosi yang lebih baik,” tutur dia.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa insentif yang sedang disiapkan pemerintah saat ini terutama untuk mendukung kemudahan proses produksi film. “Nanti kita akan bisa memberikan insentif dalam bentuk bukan hanya berkaitan dengan biaya promosi atau ongkos promosi, tapi juga dari rebate pajak yang didapat, sehingga bisa digunakan untuk menutup biaya promosi dan ongkos produksi,” kata dia.

Sandiaga pun menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan tambahan bantuan untuk industri film, yang sebelumnya telah diberikan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun belum disetujui Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20230613/259/1664971/industri-film-bakal-dapat-insentif-pajak-ini-kata-anak-buah-sri-mulyani.

*Disclaimer*
Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »