Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Industri Film Bakal Dapat Insentif Pajak

IBX-Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah menggodok kebijakan insentif pajak untuk mendukung pengembangan industri perfilman. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa pemerintah masih merancang desain insentif yang tepat untuk sektor tersebut bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. “Pemerintah sedang mendesain kebijakan untuk mendukung sektor perfilman karena memang kita menganggap sektor tersebut sangat baik untuk kreativitas dan juga nilai tambah,” katanya usai rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR RI, Senin (13/6/2023).

Febrio mengatakan dukungan pemerintah terhadap industri perfilman memang perlu terus ditingkatkan mengingat minat dan konsumsi masyarakat di sektor ini terus meningkat. “Di samping itu, kan kita mendukung untuk daerah tujuan wisata supaya mendapatkan promosi yang lebih baik,” tutur dia.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa insentif yang sedang disiapkan pemerintah saat ini terutama untuk mendukung kemudahan proses produksi film. “Nanti kita akan bisa memberikan insentif dalam bentuk bukan hanya berkaitan dengan biaya promosi atau ongkos promosi, tapi juga dari rebate pajak yang didapat, sehingga bisa digunakan untuk menutup biaya promosi dan ongkos produksi,” kata dia.

Sandiaga pun menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan tambahan bantuan untuk industri film, yang sebelumnya telah diberikan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun belum disetujui Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20230613/259/1664971/industri-film-bakal-dapat-insentif-pajak-ini-kata-anak-buah-sri-mulyani.

*Disclaimer*
Recent Posts

Mengenal Akuntansi Yayasan!

IBX-Jakarta. Tidak ada PSAK khusus yang mengatur standar akuntansi untuk Yayasan. Namun, IAI mewajibkan yayasan menggunakan SAK sesuai badan hukum yang dimilikinya, SAK yang paling sesuai bagi yayasan adalah PSAK No 45 tentang Entitas Nirlaba.

Read More »

BAPPEBTI Ajukan Evaluasi Pajak Crypto

IBX-Jakarta. Sejak 1 Mei 2022, pemerintah resmi mengenakan pajak atas asset kripto dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022. Peraturan tersebut mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya, pajak kripto

Read More »