Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Kenaikan Tarif PPN 12% Berlaku 2025, Pemerintah Siapkan Antisipasi

IBX-Jakarta. Mulai 1 Januari 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12%, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peningkatan tarif ini dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari kebijakan perpajakan nasional.

Paket Antisipasi dari Pemerintah
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan berbagai paket perlindungan untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN. “Paket-paket perlindungan sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terkait kebijakan ini,” ujar Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Belum Ada Bansos Khusus
Meskipun begitu, Gus Ipul menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum merancang bantuan sosial (bansos) khusus terkait kenaikan PPN 12%. “Bansos khusus belum ada. Semua yang kami jalankan masih bersifat reguler sesuai perencanaan 2024,” katanya.

Pendekatan Berdasarkan Data
Mensos menambahkan, kebijakan pemberian bansos akan diputuskan berdasarkan data akurat dan pertimbangan yang matang, mengingat kebijakan PPN 12% baru mulai berlaku. “Kami bekerja berdasarkan data, bukan perkiraan. Karena kebijakan baru akan diterapkan, kami belum bisa menentukan kebutuhan bansos khusus,” jelasnya.

Pemerintah memastikan akan terus memantau dampak kebijakan ini dan mempertimbangkan langkah-langkah tambahan jika diperlukan.

*Disclaimer*

Sumber: PPN 12% Diterapkan Besok 1 Januari 2025, Bansos Langsung Cair (okezone.com)

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »