IBX-Jakarta. Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik tajam rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Menurut Faisal, kebijakan ini tidak hanya membebani rakyat secara tidak adil, tetapi juga tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara.
Faisal menegaskan bahwa kebijakan ini tidak adil karena pemerintah masih terus memberikan berbagai insentif fiskal kepada perusahaan-perusahaan besar, sementara rakyat kecil yang harus menanggung beban lebih berat. “Sementara korporasi besar terus mendapatkan berbagai insentif, rakyat kecil semakin dibebani, dan kenaikan PPN ke 12% tampaknya sudah hampir pasti,” ujarnya dalam sebuah diskusi Indef pada Selasa (20/8/2024).
Faisal menjelaskan bahwa kenaikan PPN hanya akan menambah pendapatan negara sekitar Rp100 triliun, jauh di bawah potensi penerimaan dari pajak ekspor batu bara yang bisa mencapai Rp200 triliun. Ia menilai pemerintah lebih memilih menekan rakyat kecil daripada menerapkan pajak yang lebih substansial seperti pajak ekspor batu bara.
Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang mulai berlaku awal 2025, PPN direncanakan naik dari 11% menjadi 12%. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa beberapa barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, akan tetap dikecualikan dari kenaikan ini sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.
Peneliti senior dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, juga mengkritik rencana kenaikan PPN tersebut. Menurutnya, kenaikan PPN 12% hanya akan memberatkan rakyat kecil. Deni menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kembali pemberian insentif fiskal kepada sektor pertambangan, terutama bagi perusahaan asing di sektor smelter. “Insentif yang diberikan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima pemerintah,” ujarnya. “Padahal, pertumbuhan ekonomi kita tidak menunjukkan kemajuan signifikan meski banyak insentif diberikan.”
Dengan kritikan tersebut, ada tuntutan untuk meninjau ulang kebijakan perpajakan dan insentif fiskal agar lebih adil dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
*Disclaimer*
Sumber: Perusahaan Besar Dikasih Diskon Pajak, Rakyat Disiksa Pakai PPN 12%! (CNBC Indonesia)
