Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pajak Jadi Sorotan Elon Musk dalam Kritik Terhadap DPR AS

IBX-Jakarta. Baru saja mengundurkan diri dari posisi sebagai Kepala DOGE, Elon Musk kembali menyuarakan kritik keras. Kali ini, ia secara langsung menyasar kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dalam unggahan di platform X pada Selasa (3/6), Musk melontarkan kritik tajam terhadap rancangan undang-undang terkait pemotongan pajak dan pengurangan anggaran yang tengah disusun oleh Partai Republik. Ia menyebut RUU tersebut sebagai “kekejian yang menjijikkan”.

“Maaf, saya sudah tidak tahan lagi,” tulis Musk, sebagaimana dikutip oleh AP.
“RUU belanja Kongres yang besar, keterlaluan, dan penuh omong kosong ini adalah kekejian. Malu bagi mereka yang menyetujuinya—Anda tahu itu salah.”

RUU tersebut telah melewati tahap persetujuan di DPR dan saat ini menunggu pembahasan lebih lanjut di Senat. Isinya mencakup perpanjangan pemotongan pajak yang diberlakukan pada masa pemerintahan Trump, serta penambahan insentif baru. Salah satu poin kontroversial dalam RUU ini adalah pengurangan subsidi kendaraan listrik, yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Tesla.

Tidak hanya mengkritik, Musk juga mengancam akan menggalang kekuatan publik untuk menentang Partai Republik yang mendukung kebijakan tersebut.

“November tahun depan, kita akan memecat semua politisi yang mengkhianati rakyat Amerika,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan perubahan sikap yang signifikan dari Musk terhadap Trump dan Partai Republik. Pada tahun sebelumnya, Musk menyumbangkan sedikitnya USD 250 juta untuk mendukung kampanye Trump dan menyatakan komitmennya untuk membantu menyingkirkan anggota Kongres dari Partai Republik yang dianggap tidak loyal.

Kini, ia justru mengarahkan kritiknya kepada anggota partai yang mendorong kebijakan legislatif yang sejalan dengan prioritas mantan presiden tersebut. Meskipun begitu, belum dapat dipastikan sejauh mana Musk akan mengambil langkah konkret. Sebelumnya, ia telah menyatakan keinginannya untuk mengurangi pengeluaran di bidang politik, namun membuka kemungkinan terlibat kembali apabila keadaan memerlukan.

Dari pihak pemerintah, kritik Musk tampaknya tidak memengaruhi kebijakan yang diambil.

“Presiden sudah tahu posisi Elon Musk terhadap RUU ini,” kata Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt.
“Itu tidak mengubah pendapat Presiden.”

Sebaliknya, di kalangan oposisi, pernyataan Musk menjadi bahan dukungan politik. Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries, bahkan mengadakan konferensi pers dengan latar belakang unggahan Musk yang dicetak besar, dan menyatakan, “Kami sepenuhnya setuju.”

RUU besutan Partai Republik ini memang menimbulkan perdebatan karena mencakup pemangkasan pada program bantuan sosial seperti Medicaid dan kupon makanan, serta pengurangan investasi di sektor energi hijau, guna menutupi kekurangan anggaran pajak yang mencapai lebih dari USD 4,5 triliun.

Sebelumnya, Musk telah beberapa kali menyuarakan ketidakpuasan terhadap arah kebijakan fiskal di Washington. Selama menjabat, ia mendorong reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran, namun target penghematan senilai USD 1 triliun yang pernah ia canangkan belum juga terealisasi.

Sumber: Kumparan

Recent Posts

PER-6/PJ/2026: Langkah Baru Indonesia dalam Implementasi Pajak Minimum Global

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memperkuat reformasi perpajakan internasional dengan menerbitkan aturan teknis terkait Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 yang mulai berlaku sejak 4 Mei 2026.  Secara umum, kebijakan Pajak

Read More »

Resmi Berlaku 1 Mei! Simak Aturan Restitusi Pajak Baru

IBX – Jakarta. Pernahkah kalian merasa sayang saat tahu ada kelebihan bayar pajak, tapi malas mengurusnya karena takut prosesnya lama dan harus melalui pemeriksaan yang ribet? Nah, ada kabar baik bagi kita semua. Pemerintah secara resmi telah melakukan penyempurnaan pada sistem perpajakan nasional dengan merombak tata cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Read More »