Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Semangat Belanja Dinilai Naik,Pemerintah Targetkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi Rp811,36 Triliun

IBX-Jakarta. Pemerintah menetapkan target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp811,36 triliun pada tahun anggaran 2024. Target tersebut naik Rp1 triliun dari usulan dalam RAPBN 2024 yang sebesar Rp810,36 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan (Sri Mulyani) Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan bahwa kenaikan target tersebut telah mengikuti laju pemulihan ekonomi yang semakin kuat, terutama dari sisi konsumsi alias belanja masyarakat. “Kami masih liat ada pertumbuhan konsumsi di tahun-tahun yang akan datang. ekonomi kita cukup baik saat ini, jadi yang kita lihat adalah potensi peningkatan nanti di PPN,” katanya, dikutip Kamis (28/9/2023).

Adapun, hingga Agustus 2023, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan sebesar Rp477,58 triliun dari PPN dan PPnBM, serta Rp708,23 triliun dari PPh Nonmigas. Berdasarkan Buku APBN Kita Edisi September 2023, tercatat kontribusi kedua komponen penerimaan pajak tersebut terhadap total penerimaan pajak, masing-masing sebesar 56,80 persen dan 38,30 persen.

PPN dan PPnBM ini merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak pada 2024. Tahun depan, segmen pajak ditargetkan menyumbang Rp1.988,87 triliun untuk APBN. Di samping PPN dan PPnBM, penerimaan yang dipatok tinggi yaitu penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas, yaitu sebesar Rp1.063,40 triliun.

Sumber : Semangat Belanja Naik, Pemerintah Kerek Target Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi Rp811,36 Triliun (bisnis.com)

*Disclaimer*

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »