Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Penerapan Pajak E-Commerce 2026 Ditunda, Ini Alasannya

IBX – Jakarta. Rencana Pemerintah dalam menerapkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan para pedagang e-commerce kembali menjadi perhatian. Dirjen Pajak menyebutkan bahwa target pungutan pajak e-commerce mulai diimplementasikan pada Februari 2026 sekarang, tetapi sepertinya sampai sekarang masih belum diberlakukan dan terjadi penundaan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tergolong masih lemah sekitar 5%. Maka dari itu, terdapat penundaan dan mensyaratkan penerapan kebijakan pajak ini dengan batas minimal pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

“Kita lihat seperti apa pertumbuhan ekonomi kita. Kalau triwulan II sudah mencapai 6% atau lebih, maka PPh atas penghasilan pedagang online bisa dikenakan. Kalau belum mencapai 6%, ya tidak dikenakan,” ucap Purbaya

Adanya penundaan penerapan pajak e-commerce ini memberikan ruang bernapas bagi pada pedagang online, khususnya UMKM karena mereka belum terbebani oleh pemotongan Pajak Penghasilan secara langsung di marketplace yang berpotensi menekan arus kas usaha. Sedangkan dari sisi konsumen, penundaan ini membantu adanya potensi kenaikan harga barang. Selain itu, aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kesiapan masyarakat dan pelaku usaha menghadapi kebijakan terbaru, dikarenakan bisa saja hal ini dapat membawa dampak negatif dan menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh kenaikan harga barang.

Kebijakan pemungutan PPh atas pendapatan para pedagang e-commerce diberlakukan dengan tujuan untuk memperluas basis penerimaan negara di tengah era ekonomi digital saat ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa para pedagang e-commerce turut membayar pajak secara resmi seperti pedagang offline. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, keadilan dalam perpajakan, dan memperkuat penerimaan negara dari sektor ekonomi yang terus berkembang.

Terkait situasi saat ini yang cukup menantang, Menkeu Purbaya optimis bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didorong menuju 6% dalam waktu dekat dan lebih tinggi kedepannya.

Recent Posts

Program Magang 2026 Dapat Insentif Pajak?

Pemerintah lewat Program Paket Ekonomi 2026 memberikan sinyal positif keberlanjutan bagi peserta kegiatan magang nasional. Keberlanjutan tersebut bertujuan untuk melindungi kesejahteraan para pekerja dan sebagai sarana transisi bagi lulusan perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja. Sinyal positif direspon dalam bentuk skema Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP) yang

Read More »

Menkeu Targetkan Tax Ratio 11–12% pada 2026, Ini Strategi yang Disiapkan Pemerintah

Menteri Keuangan Indonesia menargetkan peningkatan tax ratio ke kisaran 11-12% pada tahun 2026. Target ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan fiskal negara sekaligus memastikan pembiayaan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Peningkatan tax ratio dinilai krusial agar Indonesia memiliki ruang fiskal yang lebih sehat di tengah tantangan ekonomi global

Read More »

Kemenkeu Perketat Restitusi Pajak di Tengah Lonjakan Klaim 2025

IBX – Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menugaskan tim internal Kementerian Keuangan untuk mengaudit proses restitusi pajak bernilai besar yang dicairkan sepanjang 2025. Langkah ini diambil menyusul melonjaknya nilai restitusi pajak yang mencapai Rp361,15 triliun, tumbuh sekitar 35,9% dibandingkan 2024. Purbaya menjelaskan, angka restitusi tersebut bukan sepenuhnya

Read More »