Oleh: Maskudin

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa atas Wajib Pajak Dalam Negeri yang Memenuhi Ketentuan Sebagai Bentuk Usaha Tetap dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa memenuhi ketentuan sebagai bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penentuan bentuk usaha tetap, Wajib Pajak dalam negeri tersebut juga ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap.
2. Bentuk usaha tersebut harus menyampaikan seluruh data dan/ atau informasi terkait transaksi yang dilakukan oleh Pihak Afiliasi di luar negeri yang terkait dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap.
3. Penyampaian seluruh data dan/ atau informasi terkait transaksi yang dilakukan oleh Pihak Afiliasi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada poin “b” dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada poin “b” digunakan dalam menentukan nilai transaksi bentuk usaha tetap.
5. Dalam hal bentuk usaha tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin “b”, nilai transaksi ditentukan dengan menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
6. Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang sebelumnya telah dilaksanakan Wajib Pajak dalam negeri diperhitungkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada poin “a”.
7. Pemenuhan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada poin “a” dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

*Disclaimer*