IBX-Jakarta. Mengutip dari lama finance.detik.com, “Perdirjen tersebut terbit untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan percepatan layanan restitusi yang lebih sederhana, mudah, dan cepat. Proses restitusi yang lebih cepat akan sangat membantu cash flow wajib pajak,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Rabu (10/5/2023).IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak dari 12 bulan menjadi hanya 15 hari. Kebijakan tersebut berlaku mulai 9 Mei 2023.
Kemudahan tersebut diberikan khusus kepada wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) yang mengajukan restitusi pajak penghasilan (PPh) sesuai Pasal 17B dan 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100 juta.
Kebijakan itu berlaku seiring terbitnya Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Aturan ini dinilai akan sangat membantu cash flow wajib pajak.
Kemudahan tersebut diberikan khusus kepada wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) yang mengajukan restitusi pajak penghasilan (PPh) sesuai Pasal 17B dan 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100 juta.
Kebijakan itu berlaku seiring terbitnya Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Aturan ini dinilai akan sangat membantu cash flow wajib pajak.
Dwi menjelaskan proses restitusi tersebut dilakukan secara less intervention dan less face to face antara petugas pajak dan wajib pajak untuk lebih menjamin akuntabilitas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan.
Sebelumnya dalam hal terdapat WP yang telah diberikan pengembalian pendahuluan dan jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan lalu ditemukan kekurangan pembayaran pajak, WP dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%.
Dengan perdirjen baru ini, sanksi administratif tersebut direlaksasi menjadi hanya sebesar sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP di mana sanksi per bulannya didasarkan pada suku bunga acuan ditambah uplift factor 15% untuk paling lama 24 bulan.
“Apabila dibandingkan, sanksi tersebut jauh lebih rendah dari pada sanksi kenaikan 100%. Perlu diketahui, relaksasi tersebut dilakukan melalui mekanisme pengurangan sanksi sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP,” jelas Dwi.
Dalam masa peralihan pengaturan, jika sampai 31 Mei 2023 terhadap SPT Tahunan lebih bayar belum dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan tetapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan, pemeriksaan restitusi dihentikan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan baru.
“Sedangkan terhadap yang telah disampaikan SPHP, pemeriksaan diteruskan sesuai Pasal 17B UU KUP,” ujar Dwi.
Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6713540/hore-pengembalian-kelebihan-bayar-pajak-dipercepat-jadi-cuma-15-hari.
*Disclaimer*
