IBX-Jakarta. Pemerintah Indonesia sedang merencanakan kebijakan baru berupa pengenaan cukai pada makanan olahan siap saji. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan dalam makanan tersebut. Berikut adalah rincian tentang definisi, ketentuan, dan jadwal penerapan kebijakan ini.

Definisi Pangan Olahan Siap Saji Menurut PP 28/2024

Peraturan Pemerintah ini, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2024, menjelaskan bahwa pangan olahan siap saji adalah makanan atau minuman yang telah diproses dan siap dikonsumsi langsung oleh konsumen, baik di tempat usaha maupun di luar tempat usaha. Definisi ini mencakup layanan makanan dari berbagai sektor seperti restoran, hotel, kafetaria, dan pedagang kaki lima.

Latar Belakang Kebijakan Cukai

Pengenaan cukai pada makanan olahan siap saji diatur dalam Bagian Kedelapan PP 28/2024, yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak guna menanggulangi penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes dan obesitas. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penyakit tidak menular menyumbang 66% dari total kematian di Indonesia.

Ketentuan Pengenaan Cukai

Pasal 194 PP 28/2024 mengatur bahwa pemerintah dapat menetapkan cukai berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan siap saji. Produsen dan penjual wajib mematuhi batasan yang ditetapkan dan mencantumkan label gizi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha.

Jadwal Penerapan Kebijakan

Meskipun kebijakan ini sudah ada dalam peraturan, penerapannya belum akan segera dilaksanakan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menyatakan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan belum menjadi prioritas untuk diterapkan segera. Pemerintah masih menunggu analisis dari Kementerian Kesehatan dan Badan Kebijakan Fiskal mengenai dampak dan efektivitasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengontrol konsumsi bahan berisiko tinggi dan mengurangi prevalensi penyakit tidak menular, meskipun implementasinya memerlukan waktu dan persiapan yang matang.

*Disclaimer*

Sumber: Makanan Siap Saji Kena Cukai? Ini Ketentuan dan Penjelasan Detail (Pajak.com)