Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pengusaha Kemplang Pajak Rp 317M Diserahkan ke Kejaksaan

IBX-Jakarta. Mengutip dari laman finance.detik.com, direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap 2) kasus tindak pidana pajak berinisial TB, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini.

Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tersangka TB yaitu melalui Wajib Pajak PT Uniflora Prima (PT UP) dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun 2014.

Tersangka TB merupakan beneficial owner atau penerima manfaat dari PT UP. Pada tahun 2014, PT UP menjual asetnya sebesar US$ 120.000.000 yang hasil penjualannya dilarikan ke luar negeri. Akibat dari aksi tersebut mengakibatkan kerugian negara setidaknya Rp 317 miliar.

“Untuk tahun 2014 dilakukan terdakwa TB dan IS yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya Rp 317.598.145.750,” tutur Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Hari Wibowo, di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).

TB disebut tidak melakukan aksinya sendiri, tetapi bersama dengan tersangka lainnya yaitu IS yang masih berstatus tersangka dalam berkas perkara terpisah, lalu HS yang sudah meninggal dunia, serta LS yang sudah diadili terlebih dahulu dalam berkas perkara terpisah dan telah divonis bersalah sesuai dengan keputusan kasasi di Mahkamah Agung tahun 2022.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jakarta Pusat Yunirwansyah mengatakan bahwa kerugian tersebut termasuk yang terbesar.

“Jumlah tersebut merupakan salah satu kasus dengan kerugian negara terbesar yang pernah ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP,” tuturnya.
Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6644662/sempat-buron-pengusaha-kemplang-pajak-rp-317-m-diserahkan-ke-kejaksaan

***Disclaimer***

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »