Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Penilaian atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Kenikmatan Diberikan kepada Lebih dari 1 (satu) Penerima Berdasarkan Pencatatan Pemanfaatan Kenikmatan

Oleh: Maskudin

Dalam PMK 66 tahun 2023 terdapat contoh Penilaian atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Kenikmatan Diberikan kepada Lebih dari 1 (satu) Penerima Berdasarkan Pencatatan Pemanfaatan Kenikmatan sebagai berikut:

Direktur LA dan Direktur LB mendapat fasilitas satu buah perahu bermotor dart PT LZ sebagai sarana olahraga balap perahu bermotor (powerboating) yang dipakai bergilir. PT LZ menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan fasilitas perahu bermotor tersebut. Selama bulan September 2023, Direktur LA dicatat menggunakan perahu bermotor selama 10 (sepuluh) hari dan Direktur LB dicatat menggunakannya selama 15 (lima belas) hari. Biaya-biaya terkait penyediaan fasilitas tersebut terdiri dari:

  1. biaya penyusutan perahu bermotor sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tiap tahun;
  2. biaya pemeliharaan dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp15.000,00 (lima belas juta rupiah);
  3. biaya operasional (bahan bakar, kru, dan lain-lain) dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah);

Untuk mengetahui nilai kenikmatan yang diterima oleh Direktur LA dan Direktur LB, maka dilakukan dalam dua tahap meliputi:

a. penentuan biaya penyediaan fasilitas perahu bermotor selama bulan September 2023; dan

b. pengalokasian biaya bulan September 2023 untuk masing-masing direktur berdasarkan pencatatan kenikmatan berdasarkan hari pemakaian

Langkah pertama, penentuan biaya fasilitas perahu bermotor dihitung dengan mengalokasikan biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan untuk menjadi bagian dari biaya bulan September 2023. Berdasarkan uraian, diketahui bahwa biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan untuk bulan September 2023 dialokasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut: Rp480.000.000,00 : 12 = Rp40.000.000,00. Sehingga biaya penyediaan fasilitas secara keseluruhan meliputi:

1. Biaya penyusutan : Rp40.000.000,00
2. Biaya pemeliharaan : Rp15.000.000,00
3. Biaya utilitas (bahan bakar, kru, dll) : Rp10.000.000,00
4. Total Biaya : Rp65.000.000,00

Langkah kedua, penentuan alokasi kenikmatan berdasarkan jumlah hari penggunaan fasilitas perahu bermotor oleh masing-masing direktur sehingga nilai kenikmatan yang diterima oleh masing-masing direktur pada bulan September 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar:

Direktur LA = 10/(10+15)  x Rp65.000.000 00 = Rp26.000.000 00

Direktur LB =  15/(10+15) x Rp65.000.000,00 = Rp39.000.000,00

*Disclaimer*

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »