Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Peresmian Piagam Wajib Pajak

IBX – Jakarta. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto meresmikan peluncuran Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) dalam rangkaian acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 21 – 22 Juli 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Peresmian ini juga dihadiri oleh Kementerian Keuangan, perwakilan wajib pajak, akademisi, konsultan pajak , serta mitra pemangku kepentingan lainnya.

Dalam Piagam Wajib Pajak ini diharapkan sebagai simbol dari bentuk nyata komitmen DJP untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan serta membangun hubungan saling percaya dan saling menghormati antara Wajib Pajak dan negara melalui otoritas pajak.

Piagam Wajib Pajak ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2025 dimana dalam piagam tersebut memuat 8 hak Wajib Pajak dan 8 kewajiban Wajib Pajak. Hak Wajib Pajak tersebut diantaranya memuat hak atas keterbukaan informasi dan terjaminnya kerahasiaan data, layanan tanpa pungutan biaya, serta perlindungan hukum. Adapun kewajiban yang harus dilakukan antara lain melakukan kewajiban perpajakan, seperti menyampaikan SPT secara jujur serta bertindak kooperatif dalam melakukan pengawasan.

Sumber: Piagam Wajib Pajak Resmi Diluncurkan untuk Sistem Perpajakan Yang Adil dan Berkelanjutan

Recent Posts

Pemerintah Perketat Restitusi Pajak melalui Audit dan Reformasi Regulasi

IBX – Jakarta. Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) seiring meningkatnya nilai klaim dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini dilakukan melalui audit menyeluruh, perluasan pengawasan lintas lembaga, serta pembaruan regulasi guna memastikan penerimaan negara tetap terjaga. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada

Read More »

Siap-Siap! Purbaya Matangkan Pajak Marketplace Berlaku Kuartal II 2026

IBX – Jakarta. Rencana pemerintah dalam memungut pajak melalui marketplace kembali dibincangkan pada 2026 ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kembali mengarahkan agar pemungutan pajak pada platform e-commerce mulai diterapkan pada Kuartal II 2026. Skema ini pada dasarnya mengubah mekanisme pembayaran pajak dari yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pelaku usaha

Read More »