Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Peresmian Piagam Wajib Pajak

IBX – Jakarta. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto meresmikan peluncuran Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) dalam rangkaian acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 21 – 22 Juli 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Peresmian ini juga dihadiri oleh Kementerian Keuangan, perwakilan wajib pajak, akademisi, konsultan pajak , serta mitra pemangku kepentingan lainnya.

Dalam Piagam Wajib Pajak ini diharapkan sebagai simbol dari bentuk nyata komitmen DJP untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan serta membangun hubungan saling percaya dan saling menghormati antara Wajib Pajak dan negara melalui otoritas pajak.

Piagam Wajib Pajak ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2025 dimana dalam piagam tersebut memuat 8 hak Wajib Pajak dan 8 kewajiban Wajib Pajak. Hak Wajib Pajak tersebut diantaranya memuat hak atas keterbukaan informasi dan terjaminnya kerahasiaan data, layanan tanpa pungutan biaya, serta perlindungan hukum. Adapun kewajiban yang harus dilakukan antara lain melakukan kewajiban perpajakan, seperti menyampaikan SPT secara jujur serta bertindak kooperatif dalam melakukan pengawasan.

Sumber: Piagam Wajib Pajak Resmi Diluncurkan untuk Sistem Perpajakan Yang Adil dan Berkelanjutan

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »