Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Respon BEI terhadap PPN 12%, Penyesuaian Tarif di Tahun Baru

IBX-Jakarta. Pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembiayaan pembangunan. Meski demikian, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar modal, mengingat potensi dampaknya terhadap keberlanjutan investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menanggapi situasi ini, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, menyatakan bahwa pihaknya telah bersiap untuk menyesuaikan tarif PPN pada semua invoice dan faktur pajak terkait layanan BEI. Penyesuaian ini dilakukan agar tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Irvan menjelaskan bahwa perubahan tarif tersebut akan diterapkan dengan mengacu pada aturan Pasal 7 ayat 1 huruf a Undang-Undang HPP, yang secara spesifik mengatur kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%.

Dalam keterangannya, Irvan juga menjelaskan secara rinci langkah-langkah penyesuaian yang akan dilakukan BEI. Pertama, semua invoice dan faktur pajak atas jasa layanan yang diterbitkan mulai 1 Januari 2025 akan otomatis menggunakan tarif PPN baru sebesar 12%. Kedua, untuk invoice dan faktur pajak yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2025, tarif PPN yang berlaku tetap mengacu pada ketentuan lama, yaitu sebesar 11%. Ketiga, penyesuaian lebih lanjut akan menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan panduan teknis dan operasional.

Sebagai bagian dari antisipasi, BEI juga menghimbau para pengguna jasa untuk segera menyelesaikan pembayaran atas tagihan yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2025. Langkah ini diharapkan dapat membantu menghindari potensi permasalahan administratif yang mungkin timbul akibat perbedaan tarif PPN antara tahun 2024 dan 2025. Selain itu, BEI berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam proses penyesuaian ini, memastikan bahwa perubahan tidak mengganggu kelancaran operasional layanan kepada investor dan pelaku pasar modal lainnya.

Dengan adanya penyesuaian ini, BEI menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi perubahan regulasi pajak, sembari tetap menjaga kepercayaan dan kenyamanan investor. Namun, pelaku pasar diimbau untuk terus memantau informasi lebih lanjut terkait implementasi kebijakan ini, terutama setelah diterbitkannya PMK yang akan menjadi landasan hukum operasional bagi berbagai pihak terkait.

*Disclaimer

Sumber: PPN Naik Jadi 12%, BEI Bakal Lakukan Penyesuaian Tarif (detikFinance)

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »