IBX-Jakarta. Nomura Holdings, dalam laporan Nomura Asia Insights – Indonesia: Fiscal Risk Monitor #1, mengungkapkan potensi lonjakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Laporan tersebut memperkirakan defisit dapat membengkak sekitar 0,9% poin dari target pemerintah tahun ini, yang ditetapkan sebesar 2,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Peningkatan defisit ini dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang belum mampu secara signifikan mendorong penerimaan negara, sementara belanja negara terus meningkat guna memenuhi kebutuhan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Defisit fiskal bisa meningkat sebesar 0,9% PDB dari anggaran sebesar 2,5%, sehingga melanggar batas defisit yang ditetapkan (UU Keuangan Negara) sebesar 3,0%,” dikutip dari laporan Nomura yang ditulis ekonom Nomura Euben Paracuelles dan Nabila Amani, Kamis (20/2/2025).
Nomura mencatat bahwa salah satu kebijakan yang berpotensi memperbesar defisit adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diperkirakan akan menerima tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun (0,4% dari PDB), meningkat dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp 71 triliun (0,3% dari PDB).
Selain itu, kebijakan pembatalan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% untuk seluruh objek, yang kemudian direvisi hanya berlaku bagi barang yang sebelumnya dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), turut berdampak pada penerimaan negara. Berdasarkan catatan Nomura, perubahan ini menyebabkan potensi penerimaan negara dari PPN yang awalnya ditargetkan sebesar Rp 65 triliun mengalami penurunan sekitar Rp 2,5 triliun atau setara 0,3% dari PDB.
Selanjutnya, terdapat paket stimulus ekonomi senilai Rp 38,6 triliun (0,16% dari PDB) yang diumumkan pemerintah pada 16 Desember. Awalnya, paket ini dirancang untuk meredam dampak inflasi akibat kenaikan tarif PPN. Namun, meskipun kebijakan kenaikan PPN tidak lagi berlaku untuk sejumlah barang, pemerintah tetap melanjutkan implementasi stimulus ekonomi tersebut.
“Kami memperkirakan alokasi tambahan sekitar Rp 14,3 triliun (0,06% PDB) akan diperlukan. yang tidak tercakup dalam anggaran 2025 yang disahkan DPR,” tulis tim ekonom Nomura.
Selain itu, kebijakan kenaikan gaji guru juga berkontribusi terhadap potensi pembengkakan defisit. Pada peringatan Hari Guru Nasional pada 28 November 2024, Presiden Prabowo berkomitmen untuk menaikkan gaji guru mulai 2025.
Dalam skema yang dirancang, guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menerima tunjangan bulanan sebesar gaji pokok mereka, sementara guru non-PNS akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp 2 juta (US$126) per bulan.
Berdasarkan catatan Nomura, Presiden Prabowo telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 16,7 triliun (0,1% dari PDB) untuk mendukung kebijakan kenaikan gaji guru ini.
“Kami menganggap jumlah tambahan ini sebagai langkah baru, mengingat presiden baru mengumumkannya setelah anggaran tahun anggaran 2025 disahkan pada bulan September,” tulis Nomura.
Selain itu, program pembangunan 3 juta rumah per tahun juga menjadi salah satu kebijakan yang berpotensi menambah beban fiskal. Pada November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam pertemuan dengan Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah pada 2025, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun di luar alokasi anggaran kementerian yang saat ini hanya sebesar Rp 5,3 triliun.
Menurut catatan Nomura, angka ini merujuk pada rekomendasi dari Satuan Tugas Perumahan Rakyat yang dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo. Nomura juga berasumsi bahwa sebagian dari anggaran tambahan tersebut telah diperhitungkan dalam alokasi Rp 28,2 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menargetkan pembangunan 220 ribu unit rumah.
“Maka, harus ada alokasi untuk selisih Rp20,2 triliun (0,1% dari PDB), menyiratkan target total 380 ribu unit yang akan dibangun; meskipun ini jauh di bawah target 3 juta, ini menunjukkan apa yang secara realistis dapat dicapai pemerintah tahun ini,” menurut tim ekonom Nomura.
Terakhir, suntikan modal untuk Danantara serta program renovasi sekolah turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Nomura menilai bahwa pembentukan perusahaan induk investasi negara berpotensi meningkatkan risiko fiskal, terutama karena pengalihan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah.
Namun, mengingat undang-undang terkait baru saja ditandatangani dan peraturan pelaksanaannya diperkirakan memerlukan waktu beberapa bulan atau lebih untuk diselesaikan, Nomura belum memasukkan dampak anggarannya dalam perhitungan untuk tahun fiskal 2025.
“Demikian pula, renovasi sekolah, yang merupakan bagian dari program ‘quick win’ Prabowo, sudah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 20 triliun, dan kami tidak mengetahui adanya dorongan kuat dari pejabat baru-baru ini untuk menambah anggaran untuk ini,” tulis Nomura.
Sumber: CNBC Indonesia
