Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Setelah Submit Transfer Pricing Document, Lalu Apa? Ini Tahap Selanjutnya yang Harus Kamu Tahu

IBX-Jakarta. Transfer Pricing Document (TP Doc) merupakan salah satu dokumen penting yang wajib disiapkan oleh perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi, terutama perusahaan multinasional. Dokumen ini menjadi bukti bahwa transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle). Setelah proses submit TP Doc baik melalui E-Filing maupun saat proses pemeriksaan pajak ada beberapa alur penting yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak.

Jika dokumen disampaikan dalam kondisi self-assessment (bukan karena pemeriksaan), umumnya terjadi karena perusahaan memenuhi kriteria wajib TP Doc berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/2016 atau aturan terbarunya, PMK Nomor 172/2023. Dalam skema ini, TP Doc diserahkan bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan Badan. Setelah itu, tidak ada tahapan lanjutan otomatis dari DJP. Namun, wajib pajak tetap harus siap jika sewaktu-waktu diminta untuk menunjukkan dokumen, terutama saat terjadi pemeriksaan, permintaan klarifikasi, atau audit khusus atas transaksi afiliasi.

Berbeda halnya jika TP Doc diserahkan karena adanya pemeriksaan pajak. Dalam kasus ini, DJP akan mengirimkan surat permintaan dan perusahaan wajib menyerahkan dokumen maksimal 30 hari setelah surat diterima. Pemeriksaan biasanya difokuskan pada transaksi afiliasi yang dinilai tidak mencerminkan prinsip kewajaran. Setelah dokumen diserahkan, DJP akan melakukan analisis mendalam terhadap isi TP Doc. Pemeriksa akan menilai apakah transaksi antar pihak afiliasi telah dilakukan secara wajar. Jika ditemukan ketidaksesuaian, DJP berhak melakukan transfer pricing adjustment yakni penyesuaian terhadap harga transaksi.

Penyesuaian ini bisa berujung pada diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP), permintaan pembetulan SPT, atau bahkan potensi timbulnya sengketa yang dilanjutkan dengan pengajuan keberatan atau banding oleh wajib pajak.

Untuk itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memahami apakah mereka termasuk dalam kategori yang wajib menyusun TP Doc. Simak kriterianya disini Bagaimana Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyusun TP Doc? Baca dan Pahami Penjelasannya. Pastikan seluruh dokumen baik Dokumen Induk (Master File), Dokumen Lokal (Local File), maupun Laporan per Negara (Country-by-Country Report/CbCR) tersedia lengkap dan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sampai diminta baru menyiapkan. Siapkan sejak awal agar tidak tersandung masalah di kemudian hari.

*Disclaimer

Sumber: 

PMK No 172 Tahun 2023 tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Modul Analisis Usulan Pemeriksaan Wajib Pajak Grup

Recent Posts

Ketentuan Pembebanan Biaya Jamuan (Entertainment) dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Badan

IBX – Jakarta. Dalam operasional bisnis, Wajib Pajak kerap melaksanakan berbagai strategi untuk memaksimalkan luaran (output) demi mencapai tujuan entitas. Salah satu praktik bisnis yang lazim dilakukan untuk menjaga kelancaran hubungan komersial adalah pemberian fasilitas jamuan atau hiburan (entertainment) kepada relasi usaha maupun lawan transaksi. Fasilitas ini umumnya mencakup kegiatan

Read More »

DJP Waspadai Dampak Penundaan GMT terhadap Penerimaan Negara

IBX – Jakarta. Terkait implementasi pajak minimum global, Direktur Perpajakan Internasional DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa Pilar Dua berfungsi sebagai mekanisme pengenaan top-up tax. Ia menekankan bahwa apabila Indonesia tidak memanfaatkan atau tidak berpartisipasi dalam komitmen Pilar Dua, maka negara berpotensi kehilangan hak atas penerimaan yang berasal dari skema pajak

Read More »

Reformasi Ekspor SDA Melalui Danantara

IBX – Jakarta. Pemerintah mengambil langkah ekstrem untuk mengamankan pundi-pundi negara. Mulai pertengahan tahun ini, tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis nasional bakal dirombak total. Strateginya? Pemerintah melarang keras perusahaan swasta mengekspor langsung komoditas premium seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Read More »