Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

SPT Tahunan 2024: Sudah 6,03 Juta Wajib Pajak Melapor per 3 Maret!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan bahwa hingga 3 Maret 2025, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2024 mencapai 6,03 juta.

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, menyebutkan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 5,85 juta merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki batas waktu pelaporan hingga akhir Maret 2025. Sementara itu, pelaporan oleh wajib pajak badan, yang memiliki tenggat waktu hingga April 2025, mencapai 184 ribu.

Dari total SPT yang telah diterima, sebanyak 5,89 juta dilaporkan secara elektronik, sedangkan 141 ribu dilakukan secara manual.

DJP juga mengonfirmasi bahwa pengisian SPT Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2024 yang dilaporkan pada awal 2025 masih akan menggunakan sistem DJP Online. Wajib pajak dapat mengakses layanan tersebut melalui situs web https://djponline.pajak.go.id/, dengan pilihan fitur e-Form dan e-Filing.

Bagi wajib pajak yang menggunakan layanan e-Filing, pelaporan SPT Tahunan menjadi lebih mudah dan efisien. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi berstatus pegawai/karyawan, tersedia dua jenis formulir yang harus dipilih sesuai dengan besaran penghasilan tahunan, yaitu:

  • Formulir 1770 SS : Untuk wajib pajak dengan penghasilan di bawah Rp 60 juta per tahun.
  • Formulir 1770 S: Untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun.

Informasi lebih lanjut mengenai tatacara pelaporan SPT Tahunan 1770 S dan 1770 SS dapat diakses melalui artikel berikut.
Batas Waktu Semakin Dekat! Ini Dia Tata Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S dan 1770SS

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »