Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

SPT Tahunan 2024: Sudah 6,03 Juta Wajib Pajak Melapor per 3 Maret!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan bahwa hingga 3 Maret 2025, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2024 mencapai 6,03 juta.

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, menyebutkan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 5,85 juta merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki batas waktu pelaporan hingga akhir Maret 2025. Sementara itu, pelaporan oleh wajib pajak badan, yang memiliki tenggat waktu hingga April 2025, mencapai 184 ribu.

Dari total SPT yang telah diterima, sebanyak 5,89 juta dilaporkan secara elektronik, sedangkan 141 ribu dilakukan secara manual.

DJP juga mengonfirmasi bahwa pengisian SPT Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2024 yang dilaporkan pada awal 2025 masih akan menggunakan sistem DJP Online. Wajib pajak dapat mengakses layanan tersebut melalui situs web https://djponline.pajak.go.id/, dengan pilihan fitur e-Form dan e-Filing.

Bagi wajib pajak yang menggunakan layanan e-Filing, pelaporan SPT Tahunan menjadi lebih mudah dan efisien. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi berstatus pegawai/karyawan, tersedia dua jenis formulir yang harus dipilih sesuai dengan besaran penghasilan tahunan, yaitu:

  • Formulir 1770 SS : Untuk wajib pajak dengan penghasilan di bawah Rp 60 juta per tahun.
  • Formulir 1770 S: Untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun.

Informasi lebih lanjut mengenai tatacara pelaporan SPT Tahunan 1770 S dan 1770 SS dapat diakses melalui artikel berikut.
Batas Waktu Semakin Dekat! Ini Dia Tata Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S dan 1770SS

Recent Posts

Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Penguatan Pajak High Wealth Individual dalam Rencana Strategis DJP 2025–2029

IBX – Jakarta. Melalui pengesahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025–2029 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025, Pemerintah Indonesia secara formal mempertegas komitmennya dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui penguatan basis pajak kelompok High Wealth Individual (HWI). Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target fiskal secara

Read More »

Simak Ketentuan Pembebasan Bea Masuk untuk Jemaah Haji

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman jemaah haji sejak 2025 lalu. Akan tetapi, dilaporkan oleh Kepala Seksi Impor III DJBC, Cindhe Marjuang Praja bahwa jemaah haji yang menggunakan fasilitas ini masih tergolong cukup rendah hanya sekitar 10% dari keseluruhan

Read More »