Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Taxation Forms

Daftar susunan seluruh formulir perpajakan dalam satu halaman.  Setiap formulir perpajakan yang ada bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Memuat deskripsi dan jenis file setiap formulir beserta dengan tanggal diterbitkannya formulir tersebut. Wajib Pajak dapat men-download seluruh file formulir sesuai dengan yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepatuhan perpajakan di Indonesia.

No.

Daftar Files

Deskripsi Files

Tanggal

1

2021/Mei/11

2

Formulir Permohonan dalam Rangka Advance Pricing Agreement 

Formulir ini mengatur mengenai permohonan pembuatan, pembaruan, pencabutan, dan peninjauan kembali APA sesuai dengan Lampiran PMK 22/2020.

2020/Jul/01

3

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

Formulir yang digunakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran dan memperoleh NPWP sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020.

2020/Jun/01

4

Formulir Perubahan Data Wajib Pajak

Formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak yang ingin memutakhirkan data terkait perpajakannya sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020.

2020/Jun/01

5

Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan Pengaktifan Kembali

Dokumen yang dapat digunakan agar Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak apabila memenuhi beberapa kriteria dalam PER-04/PJ/2020.

2020/Jun/01

6

Formulir Pengukuhan dan Pencabutan PKP Formulir permohonan yang disampaian oleh Wajib Pajak mengenai pengukuhan dan pencabutan PKP sesuai PER-04/PJ/2020.

2020/Jun/01

7

Formulir Pemindahan Wajib Pajak

Formulir yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pindah KPP sesuai PER-04/PJ/2020.

2020/Jun/01

8

Formulir Permintaan Kembali Formulir yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak mengenai permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP karena hilang, rusak, atau alasan lain.

2020/Jun/02

9

Formulir Penghapusan NPWP

Formulir yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghapusan NPWP dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai PER-04/PJ/2020.

2020/Jun/01

10

Formulir Aktivasi Akun PKP

Pengajuan permintaan aktivasi akun Pengsaha Kena Pajak dalam rangka penggunaan Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2020/Mei/31

11

Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik 

Formulir untuk mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai PER-04/PJ/2020.

2020/Mei/31

12

Pemberitahuan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dengan Lampiran yang Disederhanakan

Formulir yang dapat digunakan Wajib Pajak apabila mereka hendak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang berkaitan menggunakan lampiran yang disederhanakan.

2020/Apr/20

13

Formulir Pemindahbukuan 

Formulir yang dapat digunakan Wajib Pajak apabila mereka hendak mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Wajib Pajak lainnya atas pembayaran atau penyetoran pajak yang telah mereka lakukan.

2020/Jan/01

14

Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP 

Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP sesuai ketentuan PER-19/PJ/2019.

2019/Des/31

15

Format Permohonan Surat Keterangan (PP 23) 

Permohonan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2019/Okt/16

16

Format Pemberitahuan Wajib Pajak yang Memilih dikenai PPh Tarif sesuai Ketentuan Umum

Formulir yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan
tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh.

2019/Okt/16

17

Format Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean

Formulir yang digunakan oleh WP sebelum melakukan impor untuk memenuhi ketentuan sesuai PMK No. 178/PMK.04/2017 jo. PER-12/PJ/2019.

2019/Jul/03

18

Formulir Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

Formulir Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.10/2019.

2019/Mar/29

19

Formulir Permohonan EFIN

Formulir pengajuan permohonan aktivasi EFIN untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyedia Layanan SPT Elektronik.

2019/Mar/27

20

Form DGT

Formulir yang perlu diisi oleh WP OP/Badan yang merupakan penduduk suatu negara yang telah menyepakati Konvensi Pajak Berganda dengan Indonesia.

2019/Jan/01

21

Formulir Permohonan Penetapan WP Kriteria Tertentu atau PKP Berisiko Rendah

Digunakan Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai WP Kriteria Tertentu/PKP Berisiko Rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai PMK No. 39/PMK.03/2018.

2018/Apr/12

22

Formulir Pendaftaran Elektronik LK (EOI)

Formulir yang berfungsi dalam rangka pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

2018/Mar/28

23

Laporan Pasca Amnesti Pajak

Kewajiban pembuatan laporan yang perlu dilakukan oleh Wajib Pajak setelah mengikuti program amnesti pajak tergantung dari jenis pengungkapan harta Wajib Pajak. 

2018/Mar/19

24

Format Pelaporan Utang dan Modal 

Format Lampiran Penghitungan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal dan Lampiran Laporan Utang Swasta Luar Negeri sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017.

2018/Jan/23

25

Format Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

Formulir yang berisi pernyataan bahwa WP telah menyelenggarakn dan menyediakan dokumen induk serta lokal sesuai ketentuan yang berlaku. 

2018/Jan/23

26

SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih 

Formulir ini digunakan khusus untuk pengungkapan Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh 

2017/Nov/29

27

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sederhana mulai Tahun Pajak 2016 (Formulir 1770S PDF Isian) 

Formulir diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang perlu dilaporkan apabila memiliki jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

2017/Jan/18

28

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi mulai Tahun Pajak 2016 (Formulir 1770 PDF Isian) 

Formulir diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan pekerja dengan penghasilan lain selain yang terdapat di 1770S dan 1770SS bagi pekerja yang memiliki gaji lebih besar atau lebih kecil dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per tahun.

2017/Jan/18

29

SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014 dan seterusnya 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dipergunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan bagi Badan Usaha untuk Tahun Pajak 2014 dan seterusnya. 

2016/Mar/07

30

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sederhana Tahun Pajak 2015 (Formulir 1770S PDF Isian) 

Formulir ini  diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya, dan/atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final dan/atau bersifat final.

2016/Feb/15

31

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2015 (Formulir 1770 PDF Isian) 

Formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya, dan/atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final dan/atau bersifat final.

2016/Feb/15

32

Lembar Informasi Amplop SPT Tahunan 

Formulir ini digunakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan dilakukan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan-nya dalam amplop tertutup yang telah dilekatkan lembar informasi amplop SPT Tahunan ini.

2016/Feb/04

33

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun Pajak 2014 dan seterusnya (Formulir 1770SS) 

Formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.

2016/Feb/04

34

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sederhana Tahun Pajak 2014 (Formulir 1770S) 

Formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya, dan/atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final dan/atau bersifat final.

2016/Jan/04

35

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2014 (Formulir 1770)

Formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/ pekerjaan bebas, memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final dan/atau bersifat Final, dan/atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya/luar negeri.

2016/Jan/04

36

Permohonan Legalisasi Fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Formulir yang diperlukan Wajib Pajak untuk  memperoleh legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 21/22/22 impor/23 sehubungan transaksi dengan pemotong/pemungut pajak.

2015/Sep/07

37

Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pemungutan PPh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Form yang diterbitkan oleh DJP mengenai pemberitahuan penolakan persetujuan SKB Pemotongan danj atau Pemungutan
PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu karena tidak memenuhi ketentuan PP No. 46 Tahun 2013.

2015/Sep/07

38

Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pemungutan PPh 21 PPh 22 PPh 23 Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Formulir ini dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Sesuai dengan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2015/Sep/07

39

Surat Pernyataan Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

Surat Pernyataan ini digunakan oleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan PP 46/2013 sebagai syarat permohonan SKB PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 23.

2015/Sep/07

40

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu yang dikenakan PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 untuk mengajukan SKB atas pemotongan Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23.

2015/Sep/07

41

Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pemungutan PPh 22 Impor Wajib Pajak Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 

Form ini dibuat sesuai dengan Lampiran PER-32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2015/Agu/26

42

Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan

Formulir ini diperlukan dalam rangka melanjutkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak berisi perubahan tim pemeriksa pajak. 

2015/Agu/26

43

Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak

Merupakan tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.

2015/Agu/26

44

Surat Perintah Pemeriksaan

Merupakan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2015/Agu/26

45

Kuesioner Pemeriksaan

Merupakan form yang berisi beberapa pertanyaan yang perlu diisi oleh Wajib Pajak yang selepas diberlakukannya pemeriksaan lapangan oleh DJP. 

2015/Agu/26

46

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan


Surat ini merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan pajak, dimana hasil dari pemeriksaan ini bersifat sementara dan dapat disanggah oleh Wajib Pajak sebelum penerbitan surat pemeriksaan final.

2015/Agu/26

47

Surat Pernyataan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

Surat Pernyataan ini digunakan oleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan PP 46/2013 sebagai syarat permohonan SKB PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 23.

2015/Agu/24

48

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu yang dikenakan PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 untuk mengajukan SKB atas pemotongan Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23.

2015/Agu/24

49

Surat Pengiriman Dokumen 

Surat Pengiriman Dokumen yang digunakan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pendaftaran Wajib Pajak, Penghapusan NPWP, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, Pemindahan Tempat Terdaftar, Perubahan Data, Penetapan Wajib Pajak Non Efektif melalui Aplikasi e-Registration.

2014/Des/16

50

Formulir Permohonan Penerbitan Piagam Penghargaan Pensiunan Pegawai DJP 

Formulir yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak mengenai permohonan Penerbitan Piagam Penghargaan Pensiunan Pegawai DJP (Setara Brevet ...) untuk dpat digunakan dalam pengurusan izin praktek konsultan pajak. . 

2014/Agu/14

51

Formulir Permohonan Legalisasi Surat Ijin, Penghargaan dan Kartu Tanda Pengenal Konsultan Pajak

Merupakan formulir pengajuan permohonan tanda terima permohonan legalisasi SI / PHG / KTP 

2014/Agu/14

52

Permohonan Legalisasi Fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Merupakan permohonan untuk memperoleh legilasi fotokopi SKB Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 21/23/22 impor/23 sehubungan transaksi dengan pemotong/pemungut.

2014/Jul/15

53

Formulir Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Kartu Tanda Pengenal Konsultan Pajak

Formulir yang digunakan untuk perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Konsultan Pajak dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait.

2014/Jul/15

54

Formulir Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak 

Formulir yang digunakan untuk mengajukan permohonan peningkatan izin praktik untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pajak dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait.

2014/Jul/15

55

Formulir Pendaftaran Izin Praktik

Konsultan Pajak Formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan Izin Praktik untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pajak dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait.

2014/Jul/15

56

Surat Setoran Pajak

Formulir ini berisi bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2014/Jun/19

57

Surat Setoran Pajak Minyak dan Gas Bumi

Formulir ini dipergunakan oleh kontraktor, yaitu badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

2014/Jun/19

58

Tax Payment Slip 

Template SSP adalah alat bantu bagi Wajib Pajak yang tidak memahami Bahasa Indonesia dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP), khususnya Wajib Pajak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menyetor ke Kas Negara dalam mata uang asing.

2014/Jun/19

59

Surat Setoran Bukan Pajak 

Surat Setoran Bukan Pajak adalah Surat Setoran yang digunakan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (selain PPh, PPN, PBB dan Cukai) dan penerimaan non anggaran.

2014/Jun/19

60

Formulir Pemberitahuan Ekspor Barang 2008  

Pemberitahuan Ekspor Barang sesuai Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor PER-41/BC/2008.

2014/Jun/19

61

Formulir Pemberitahuan Ekspor Barang

Formulir Pemberitahuan Ekspor Barang Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-18/BC/2012.

2014/Jun/19

62

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 

Formulir atau dokumen yang digunakan dan dibuat oleh Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai bukti pemotongan yang dilakukan.

2014/Jun/19

63

SPT Masa PPh Pasal 23/26 

Jenis Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 ialah jenis SPT atas pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, hadiah, penyerahan jasa, dan penghargaan, selain yang dipotong ialah Pajak Penghasilan Pasal 21.

2014/Jun/19

64

Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau 26 

Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 26 (D.1.1.32.05) sesuai Lampiran IV.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 yang mulai berlaku masa pajak November 2009..

2014/Jun/19

65

Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 

Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak sesuai Lampiran IV.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009.

2014/Jun/19

66

Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 


Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (D.1.1.32.04) sesuai Lampiran III.2 PER-53/PJ/2009. yang mulai dipergunakan sejak masa pajak November 2009.

2014/Jun/19

67

Bukti Pemungutan Pajak Atas Impor 

Bukti Pemungutan Pajak Atas Impor (Oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai) (f.1.1.33.03) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 yang dipergunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 masa pajak November 2009.

2014/Jun/19

68

SPOP Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

Formulir yang dipergunakan untuk mengisi data terkait informasi NOP, informasi letak objek pajak, informasi Wajib Pajak, informasi luas bumi dan bangunan, jumlah lampiran, pernyataan Wajib Pajak, serta pendata dan pejabat yang berwenang dalam pengenaan PBB sektor pertambangan mineral dan batu bara sesuai Lampiran PER-32/PJ/2012. 

2014/Jun/19

69

SPT Tahunan PPh Badan Dollar 2010-2013 

Merupakan Formulir SPT Tahunan PPh Badan Yang Dapat Digunakan Bagi Wajib Pajak Yang Diizinkan Menyelenggarakan Pembukuan Dalam Bahasa Inggris Dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat.

2014/Jun/19

70

SPT Masa PPh Pasal 21/26 

Jenis surat pemberitahuan atas pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dijalankan oleh orang pribadi subjek pajak sesuai PER-14/PJ/2013.

2014/Jun/19

71

SPT Masa PPh Pasal 21/26 

Jenis surat pemberitahuan atas pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dijalankan oleh orang pribadi subjek pajak sesuai PER-32/PJ/2009.

2014/Jun/19

72

SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) 

Jenis surat pemberitahuan atas pemotongan atau pemungutan pajak atas PPh Final Pasal 4 ayat (2)  sesuai  PER-53/PJ/2009.

2014/Jun/19

73

SPT Masa PPnBM 1101 BM PUT  

Formulir yang diisi oleh PKP yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.

2014/Jun/19

74

SPT Masa PPn BM 1195 BM 

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2014/Jun/19

75

SPT Masa PPN 1111 DM 


Formulir yang digunakan untuk melaporkan objek PPN dan PPN terutang dari penyerahan barang atau jasa oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang omzetnya tidak lebih dari Rp1.800.000.000 dalam satu tahun pajak; Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran emas; dan Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran sepeda motor bekas.

2014/Jun/19

76

SPT Masa PPN 1111

Formulir SPT yang digunakan untuk pelaporan pajak berupa PPN yang dilakukan oleh beberapa PKP tertentu. Hal ini menunjukkan dalam perhitungan pajaknya menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan.

2014/Jun/19

77

SPT Masa PPN 1108 

Bentuk SPT Masa PPN sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-180/PJ/2007 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, dan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dalam Rangka Uji Coba Pengolahan Data dan Dokumen Di Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

2014/Jun/19

78

SPT Masa PPN 1107

Formulir ini merupakan SPT Masa PPN 1107 sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 145/PJ./2005 tanggal 15 September 2005 dan mulai berlaku untuk Masa Januari 2006.

2014/Jun/19

79

SPT Masa PPN 1106 

SPT Masa PPN bentuk Formulir 1106, yang wajib digunakan bagi semua PKP dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2006 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-511/PJ/2001.

2014/Jun/19

80

SPT Masa PPN 1195 

Penyerahan dengan Tarif Efektif (Kode B.1.3.5 Formulir 1195) digunakan untuk melaporkan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP bagi PKP tertentu yang Menggunakan Nilai Lain sebagai DPP sesuai KMK No. 642/KMK.04/1994 dan DPP bgi Pengusaha yang menghasilkan tembakau buatan dalam negeri (pabrik rokok) sesai KMK No. 605/KMK.04/1990.

2014/Jun/19

81

Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password-Cetak Ulang Kode Aktivasi-Update Email

Formulir bagi Wajib Pajak yang hendak mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan Password/Cetak Ulang Kode Aktivasi/update email*) dalam rangka permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

2014/Jun/19

82

SPOP Sektor Perhutanan dan Lampiran

Formulir bagi WP yang memiliki Objek Pajak dalam sektor perhutanan yang berisi data-data terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak tersebut.

2014/Jun/19

83

SPOP Sektor Perkebunan dan Lampiran SPOP 

Formulir bagi WP yang memiliki Objek Pajak dalam sektor perkebunan yang berisi data-data terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak tersebut.

2014/Jun/19

84

Surat Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak

Format yang berisi Surat Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat / Pegawai yang  Berwenang  Menandatangani Faktur Pajak sesuai PER-24/PJ/2012.

2014/Jun/19

85

Surat Pemberitahuan Perubahan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak Format Surat yang berisi Pemberitahuan Perubahan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak sesuai Lampiran VB PER-24/PJ/2012.

2014/Jun/19

86

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 

Lampiran ini sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 untuk tahun pajak terutang 2010-2013 yang terdiri dari: 

1. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal
2. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
3. Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
4. Pernyataan Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
5. Daftar Fasilitas Penanaman Modal
6. Daftar Cabang Utama Perusahaan
7. Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)
8. Kredit Pajak Luar Negeri.

2014/Jun/19

87

Lampiran Khusus Transkrip Laporan Keuangan SPT Tahunan PPh Badan 1771 Rupiah 

Lampiran ini sesuai PER-34/PJ/2010 yang terdiri dari: 

1. Perusahaan Industri Manufaktur Form 8A-1
2. Perusahaan Dagang Form 8A-2
3. Bank Konvensional Form 8A-3
4. Bank Syariah Form 8A-4
5. Perusahaan Asuransi Form 8A-5
6. Non - Kualifikasi Form 8A-6
7. Dana Pensiun Form 8A-7
8. Perusahaan Pembiayaan Form  8A-8.

2014/Jun/19

88

Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto 

Surat ini dipergunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai peredaran bruto di bawah Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang memilih untuk tidak menyelenggarakan pembukuan. 

2014/Jun/19

89

Formulir Pemberitahuan Impor Barang

Merupakan format yang digunakan untuk melakukan pemberitahuan impor barang berisi data pemberitahuan barang yang akan diimpor. 

2014/Jun/19

90

Formulir Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Digunakan 

Formulir ini sesuai Lampiran IVF PER-24/PJ/2012 dan digunakan oleh PKP  setiap akhir tahun untuk melaporkan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak dipergunakan.

2014/Jun/19

91

Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai Lampiran IV D PER-24/PJ/2012.

2014/Jun/19

92

Form DGT-2

Dokumen ini digunakan untuk: 

1. WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen;
2. WPLN bank; atau
3. WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.

2014/Jun/19

93

SPT Masa PPN 1101 PUT 


SPT Masa Bagi Pemungut PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pemungut PPN untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang harus dipungut dan melaporkan PPN dan PPnBM  yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah serta disetor sendiri oleh Pemungut PPN.

2014/Jun/19

94

SPT Masa PPN 1107 PUT 

SPT Masa PPN untuk Pemungut PPN, yakni Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

2014/Jun/19

95

Faktur Pajak

Formulir ini berisi lembar pertama yang diisi oleh Pembeli BKP / Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan dan lembar kedua untuk penjual BKP / pemberi BKP sebagai bukti Pajak Keluaran. 

2014/Jun/19

96

Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian 

Bupot sesuai Lampiran I.4 PER-53/PJ/2009 yang berisi jenis hadiah undian, jumlah bruto hadiah undian, tarif pajak, dan PPh yang dipotong/pungut.

2014/Jun/19

97

Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Deviden yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 


Bupot sesuai Lampiran I.12  PER-53/PJ/2009 yang berisi jumlah bruto dividen, tarif pajak, dan PPh yang dipotong/pungut.

2014/Jun/19

98

Bukti Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa 

Bupot sesuai Lampiran I.11 PER-53/PJ/2009 yang berisi nilai margin awal transaksi derivatif, tarif pajak, dan PPh yang dipungut.

2014/Jun/19

99

Bukti Pemotongan PPh Pasal Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi 

Bupot sesuai Lampiran I.10 PER-53/PJ/2009 yang berisi jumlah bruto bunga simpanan, tarif pajak, dan PPh yang dipotong/pungut.

2014/Jun/19

100

Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro (Final)

Bupot sesuai Lampiran I.5 PER-53/PJ/2009 yang berisi jenis penghasilan, jumlah bruto bunga simpanan, tarif pajak, dan PPh yang dipotong/pungut, dan DN/LN.

2014/Jun/19

101

Bukti Pemotongan Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga dan Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara (SBN) 

Bupot sesuai Lampiran I.9 PER-53/PJ/2009 yang berisi uraian transaksi, perhitungan bunga / diskonto, dan jumlah PPh Final yang dipotong / pungut.

2014/Jun/19

102

Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Bupot sesuai Lampiran I.8 PER-53/PJ/2009 yang berisi uraian transaksi, jumlah bruto penghasilan dari usaha jasa konstruksi, tarif pajak, dan PPh yang dipotong/pungut.

2014/Jun/19

103

Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham yang Diperdagangkan di Bursa Efek 

Bupot sesuai Lampiran I.8 PER-53/PJ/2009 yang berisi uraian transaksi, jumlah bruto penghasilan dari usaha jasa konstruksi, tarif pajak, dan PPh yang dipotong/pungut.

2014/Jun/19

104

Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 

Bupot sesuai Lampiran I.7 PER-53/PJ/2009 yang berisi jumlah bruto nilai sewa, tarif pajak, dan PPh yang dipotong.

2014/Jun/19

105

Daftar Bukti Pemotongan Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) 

Daftar bupot sesuai PER-53/PJ/2009 yang berisi NPWP, nama, bukti pemotongan/pemungutan, nilai objek pajak, dan PPh yang dipotong/dipungut.

2014/Jun/19

106

SPT Masa PPh Pasal 15 

SPT ini sesuai PER-53/PJ/2009 yang berisi uraian transaksi, KAP/KJS, jumlah bruto imbalan, tarif pajak, dan PPh yang dipotong/terutang.

2014/Jun/19

107

Bukti Pemotongan PPh atas Imbalan yang Dibayarkan atau Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri 

Bupot sesuai Lampiran II.3 PER-53/PJ/2009 yang berisi jumlah bruto imbalan, tarif pajak, dan PPh yang dipotong.

2014/Jun/19

108

Bukti Pemotongan PPh atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri Final 

Bupot sesuai Lampiran II.4 PER-53/PJ/2009 yang berisi jumlah bruto imbalan, tarif pajak, dan PPh yang dipotong. 

2014/Jun/19

109

Bukti Pemotongan PPh atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri 

Bupot sesuai Lampiran II.5 PER-53/PJ/2009 yang berisi pemotong PPh Pasal 15/penerima atau yang memperoleh imbalan berupa PPh yang dipotong pihak lain dan PPh pihak lain yang dipotong serta perhitungan PPh Pasal 24.

2014/Jun/19

110

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 15 

Daftar bupot sesuai Lampiran II.2 PER-53/PJ/2009 yang berisi jumlah bruto imbalan, tarif pajak, dan PPh yang dipotong.

2014/Jun/19

111

SPT Masa PPh Pasal 22

Bupot sesuai Lampiran III.1 PER-53/PJ/2009 yang digunakan untuk melaporkan Pemungutan PPh Pasal 22.

2014/Jun/19

112

Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri Eksportir Tertentu 

Bupot sesuai Lampiran III.3 PER-53/PJ/2009 yang berisi uraian transaksi, harga, tarif pajak, dan pajak yang dipungut. 

2014/Jun/19

113

SPT Masa PPh Pasal 21/26 

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2013 yang dilakukan oleh Pemotong PPh Pasal 21  atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 UU PPh. 

2014/Jun/19

114

SPT Masa PPh Pasal 21/26 Formulir 1721-I 

Merupakan Daftar Bukti Potong Pegawai Tetap  sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2009, namun demikian tidak perlu dilampirkan setiap bulan, hanya dilampirkan untuk Masa Pajak Desember saja.

2014/Jun/19

115

SPT Masa PPh Pasal 21/26 

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan PPh Pasal 21 mulai Juli 2009 hingga  Desember 2013 yang dilakukan oleh Pemotong PPh Pasal 21  atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 UU PPh. 

2014/Jun/19

116

SPT Masa PPh Pasal 21/26 Formulir 1721-II 

Merupakan Daftar Perubahan Pegawai Tetap sesuai  PER-32/PJ/2009 dan wajib disampaikan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP.

2014/Jun/19

117

SPT Masa PPh Pasal 21/26 Formulir 1721-T

Merupakan Daftar Pegawai Tetap / Penerima Pensiun Berkala sesuai  PER-32/PJ/2009 yang wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. 

2014/Jun/19

118

SPT Tahunan PPh OP Bahasa Inggris 2009  

Template SPT tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2009 dengan menggunakan bahasa Inggris. 

2014/Jun/19

119

Individual Income Tax Return 

Formulir ini (1770) telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Per-34/PJ/2010 tentang Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Petunjuk Umum dan hanya dapat digunakan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2010 dan seterusnya.

2014/Jun/19

120

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 

Bupot sesuai PER-32/PJ/2009 yang berfungsi sebagai bukti adanya pemotongan pajak PPh Pasal 21 dan diberikan oleh pihak yang melakukan pemotongan pajak, umumnya adalah pemberi penghasilan seperti perusaaan tempat karyawan bekerja.

2014/Jun/19

121

Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 21 

Bupot penghasilan bersifat final, yang digunakan untuk penghasilan berupa pesangon atau honorarium yang diterima pegawai negeri sipil yang dananya berasal dari APBN atau APBD.

2014/Jun/19

122

SPT Masa PPh Pasal 21/26 

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan PPh Pasal 21 sesuai Lampiran PER-14/PJ/203 yang dilakukan oleh Pemotong PPh Pasal 21  atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 UU PPh. 

2014/Jun/19

123

Surat Setoran Pajak PBB 2009

SSP yang digunakan sesuai PER-59/PJ./2009 yang berisi NPWP, nama penyetor, alamat penyetor, KPP Pratama, tahun pajak, mata, anggaran, jumlah setoran, serta keterangan/periode setoran.

2014/Jun/19

124

Surat Setoran Pajak PBB 

SSP yang digunakan sesuai PER-43/PJ./2013 yang blembar untuk WP, lembar untuk KPPN dilaporkan oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi, lembar untuk KPP dilaporkan oleh WP, dan lemar untuk Bank Persepsi/Pos Persepsi. 

2014/Jun/19

125

Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak 

Formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak atau subjek pajak untuk melakukan penyetoran pungutan serta pajak-pajak dalam rangka impor, seperti cukai, bea masuk, PPN, PPnBM, PPh 22 Impor, dll berdasarkan P-05/BC/2009.

2014/Jun/19

126

Surat Keputusan Keberatan

Merupakan formulir yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak OP dan Badan apabila mereka mengajukan keberatan untuk perhitungan PPh yang kurang bayar/lebih bayar.

2014/Jun/19

127

Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP 

Surat yang diperuntukan bagi Wajib Pajak Badan yang baru pertama kali mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan PER-20/PJ/2013.

2014/Jun/19

128

SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dipergunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan bagi Badan Usaha untuk Tahun Pajak 2008 hingga 2013 berdasarkan PER-39/PJ/2009. 

2014/Jun/19

129

SPT Tahunan PPh Badan Dollar Tahun Pajak 2008 

Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam Dollar untuk Tahun Pajak 2008 sesuai PER-39/PJ/2003.

2014/Jun/19

130

SPT Tahunan PPh Badan Dollar Tahun Pajak 2009 

Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Dollar untuk Tahun Pajak 2009 dalam Bahasa Inggris.

2014/Jun/19

131

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sederhana Tahun Pajak 2009

Formulir 1770S yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang perlu dilaporkan apabila memiliki jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk periode pajak terutang Tahun 2009.

2014/Jun/19

132

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun 2009

Formulir 1770SS diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan pekerja dengan penghasilan lain selain yang terdapat di 1770S dan 1770SS bagi pekerja yang memiliki gaji lebih besar atau lebih kecil dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per tahun untuk tahun pajak 2009.

2014/Jun/19

133

Formulir Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan PPh

Merupakan formulir bagi WP yang hendak melakukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh, terdiri dari 1770 Y bagi WP Orang Pribadi, 1771 $Y untuk WP Badan yang melakukan penyampaian dengan Dollar, dan 1771 Y bagi WP Badan. 

2014/Jun/19

134

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sederhana Tahun Pajak 2013 

Formulir 1770SS diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan pekerja dengan penghasilan lain selain yang terdapat di 1770S dan 1770SS bagi pekerja yang memiliki gaji lebih besar atau lebih kecil dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per tahun untuk tahun pajak 2013.

2014/Jun/19

135

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2013

Formulir diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan pekerja dengan penghasilan lain selain yang terdapat di 1770S dan 1770SS bagi pekerja yang memiliki gaji lebih besar atau lebih kecil dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per tahun untuk tahun pajak 2013.

2014/Jun/19

136

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi SS 2013 

Formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun untuk tahun pajak 2013.

2014/Jun/19

137

Individual Income Tax Return of 2013 

Formulir ini sesuai dengan Per-34/PJ/2010 dan hanya dapat digunakan untuk pengisian formulir Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2010 dan seterusnya atas penghasilan dari usaha, dari peerjaan untuk satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh Final, dan pendapatan lain-lain.

2014/Jun/19

138

Surat Permohonan Pembetulan

Merupakan formulir yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pembetulan karena kesalahan tulis/hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan.

2013/Jan/02

Recent Posts

SDGs Harus Dimiliki Seluruh Perusahaan Di Indonesia !!! Mengapa Demikian ?

SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian dari 17 tujuan global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk mengatasi tantangan-tantangan besar yang dihadapi dunia, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan. Pentingnya Penerapan SDGs oleh

Read More »

Seri Pemeriksaan Pajak #2 – Pahami Aturan Pemeriksaan Pajak

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak otoritas dalam mengelola penerimaan negara dari perpajakan semua pelaksanannya harus berdasarkan peraturan. Peraturan tersebut akan mengikat kedua belah pihak yaitu DJP dan Wajib Pajak. Oleh karena itu kedua belah pihak harus paham dan melaksanakan peraturan-peratutan tersebut, jika tidak ???

Read More »

Rekor Cadev RI Capai US$150,2 M, Dipicu Oleh Pajak, Migas, dan Utang

IBX-Jakarta. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa cadangan devisa pada akhir Agustus 2024 mencapai US$ 150,2 miliar, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia. Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi BI, menjelaskan bahwa pencapaian ini didorong terutama oleh penerimaan dari pajak dan jasa, devisa dari sektor migas, serta penarikan pinjaman luar negeri oleh

Read More »