IBX-Jakarta. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, memastikan bahwa layanan berlangganan seperti Netflix masih dikenakan tarif PPN sebesar 11 persen.

“Kalau Netflix ini kan tidak termasuk yang (daftar barang) mewah tadi ya yang (dipungut PPN) 12 persen,” ujar Suryo dalam Media Briefing di kantor DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, pada Kamis (2/1).

Suryo juga menegaskan, “Kalau rumus saya, sepanjang tidak masuk ke yang tadi, daftar yang pertama tadi (daftar barang mewah), ya kenanya tetap di posisi sama seperti saat ini (PPN 11 persen). Tidak ada kenaikan (PPN untuk Netflix Cs).”

Awalnya, pemerintah merencanakan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Rencana ini berlaku secara umum untuk barang dan jasa yang selama ini dikenai pajak. Landasan hukum yang digunakan adalah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Para pelaku usaha pemungut pajak pun telah bersiap untuk menerapkan PPN 12 persen.

Namun, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan tersebut pada malam 31 Desember 2024. Presiden menegaskan bahwa PPN sebesar 12 persen hanya berlaku untuk kategori barang mewah, seperti pesawat jet dan yacht.

Sebagai tindak lanjut, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 diterbitkan di penghujung tahun. PMK ini mengatur perlakuan PPN atas berbagai jenis barang dan jasa, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk impor dan pemanfaatan barang atau jasa dari luar daerah pabean.

PMK tersebut juga memberikan solusi melalui penetapan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari tarif 12 persen. Dengan mekanisme ini, tarif PPN yang efektif dipungut tetap sebesar 11 persen untuk barang dan jasa non-mewah.

Suryo menjelaskan, “Ini yang menjadi pertimbangan sebetulnya. Instead of yang lain, ini yang paling visible untuk kita jalankan. Dalam pemahaman kami, ya undang-undang memberikan ruang untuk itu. Jadi, satu sisi undang-undang tetap jalan, tapi di sisi yang lain masyarakat ya tadi, kenapa muncul? Karena pemerintah mendengarkan.”

Ia kemudian menutup dengan pernyataan, “Makanya terakhir, sampai dengan posisi Bapak Presiden (Prabowo) menyampaikan (pembatalan PPN 12 persen di 31 Desember 2024) itulah hasil dari kebijakan atau policy yang dikeluarkan oleh pemerintah.”

Sumber : Dirjen Pajak Pastikan Netflix Cs Hanya Kena PPN 11 Persen