Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Upaya Jakarta Dalam Digitalisasi Pajak Daerah lewat E-TRAPT, Apa Itu?

IBX – Jakarta; Jakarta terus mendorong modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi, salah satunya dengan penerapan E-TRAPT (Electronic Transaction Perporation Agent). Sistem ini berfungsi mengumpulkan data transaksi secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak bagi Wajib Pajak di DKI Jakarta.

Menurut Bapenda DKI Jakarta, E-TRAPT adalah perangkat lunak yang membaca data transaksi dari berbagai sumber dan mengirimkannya langsung ke server Bapenda. Sistem ini mempercepat konsolidasi data serta memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak tanpa perlu perangkat keras tambahan, seperti pada sistem tapping box.

Sistem ini menangkap data transaksi yang telah diberikan akses, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke Bapenda. Berdasarkan data yang terkumpul, sistem akan memberikan estimasi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan melalui portal pajak online (pajakonline.jakarta.go.id). Namun, Wajib Pajak tetap memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan laporan jika terdapat transaksi yang belum tercatat.

Selain itu, E-TRAPT menyederhanakan proses pelaporan pajak. Wajib Pajak tidak perlu lagi mencatat rincian transaksi secara manual, cukup mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara digital.

Pemasangan sistem ini dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta bagi Wajib Pajak yang belum menerapkan transaksi online, berdasarkan rekomendasi dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPPD) atau atas permohonan mandiri.

Penerapan E-TRAPT membawa berbagai manfaat, di antaranya:

  • Kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak tanpa proses manual yang kompleks.
  • Efisiensi dan transparansi dalam pencatatan transaksi.
  • Insentif khusus bagi pengguna sebagai bentuk apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta.

Dengan sistem ini, diharapkan kepatuhan pajak meningkat serta modernisasi perpajakan di Jakarta dapat berjalan lebih optimal. Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh Wajib Pajak.

Recent Posts

Menang Undian hingga Lomba, Begini Perlakuan Pajak Hadiahnya

IBX – Jakarta. Mendapat hadiah memang menyenangkan, tetapi di Indonesia hadiah tidak selalu bebas pajak. Selain tarif 25% yang sering dikenal, terdapat skema pajak lain yang perlu dipahami oleh penerima hadiah. Merujuk Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP Nomor 7

Read More »

Menteri Keuangan Tunda Penerapan Cukai MBDK karena Pertimbangan Kondisi Ekonomi

IBX-Jakarta. Pemerintah tampaknya kembali menyiapkan kebijakan pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dalam Undang-Undang APBN 2026 meski implementasinya masih dalam pembahasan lanjutan dengan DPR. Dalam struktur pendapatan negara yang disahkan pada 22 Oktober 2025, pungutan cukai terhadap produk minuman ini tercatat sebagai bagian dari kerangka pendapatan negara yang

Read More »