Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Update! Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Seluruh Indonesia

IBX-Jakarta. Jelang akhir tahun ini, sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan adalah sebuah program yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memberikan keringanan berupa pengampunan atau penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kepada pemilik kendaraan yang menunggak pajak kendaraan.

Berikut merupakan rincian jadwal pemutihan pajak di beberapa wilayah Indonesia:

  • Sumatera Barat: 1 Oktober 2024-31 Desember 2024
  • Sumatera Utara: 21 Oktober 2024-31 Desember 2024
  • Sumatera Selatan: 19 Agustus 2024-14 Desember 2024
  • Kepulauan Bangka Belitung: 1 Oktober 2024-21 Desember 2024
  • Lampung: 2 September 2024-16 Desember 2024
  • Banten: 4 Oktober 2024-31 Desember 2024
  • Jawa Barat: 1 Oktober 2024-30 November 2024
  • Jawa Tengah: 20 Mei 2024-19 Desember 2024
  • Jawa Timur: 1 Oktober 2024-30 November 2024
  • Bali: 1 November – 20 Desember 2024
  • Kalimantan Selatan: 1 Juli 2024-9 Desember 2024
  • Kalimantan Barat: 19 Juni 2024-20 Desember 2024
  • Kalimantan Utara: 21 Oktober 2024-27 Desember 2024
  • Sulawesi Barat: 1 Agustus 2024-31 Desember 2024
  • Maluku Utara: 12 Oktober 2024-31 Desember 2024
  • Papua: 20 September 2024-20 November 2024

Manfaat Pemutihan Pajak

Dikutip dari situs Daihatsu, pemutihan pajak ini memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat maupun pemerintah. Berikut ini manfaatnya:

  • Meringankan Beban Masyarakat

Melalui pemutihan pajak ini masyarakat tidak perlu melakukan pembayaran terhadap denda yang telah diberikan ketika melakukan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat tersebut hanya perlu melakukan pembayaran utama pajak kendaraan saja.

  • Mengurangi Kendaraan Bodong

Ketika kendaraan yang tidak dilakukan perpanjangan STNK selama 2 tahun berurutan bisa dihapus data registrasinya di kepolisian. Sehingga memicu terjadinya resiko kendaraan menjadi bodong titik oleh karena itu adanya program ini dapat mengurangi resiko kendaraan menjadi bodong.

  • Meningkatkan Pemasukan

Pemasukan dari sektor pajak juga dapat ditingkatkan melalui adanya program ini titik di mana program ini bukan hanya menguntungkan masyarakat, namun juga bermanfaat bagi pemerintah sebagai penyelenggara pajak.

  • Meningkatkan Pembangunan Daerah

Pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan secara tertib juga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah atau pad. Sehingga pembangunan Daerah di berbagai sektor juga ikut lancar.

*Disclaimer*

Sumber: Update! Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Seluruh Indonesia (CNBCIndonesia)

Recent Posts

Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 Kini Bisa Tanpa KTP Pemilik Lama

IBX – Jakarta. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) secara resmi menetapkan kebijakan relaksasi khusus pada tahun 2026 terkait administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui kebijakan diskresi ini, Wajib Pajak diperkenankan untuk melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa diwajibkan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli

Read More »

Freeport Sumbang Hampir Rp70 Triliun, Pajak hingga Royalti Jadi Andalan

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 perusahaan menyumbangkan sekitar US$4,3 miliar kepada negara, atau setara hampir Rp70 triliun. Ia merinci, kontribusi tersebut bersumber dari kewajiban fiskal dan pembagian keuntungan perusahaan. Setoran pajak menjadi porsi terbesar dengan nilai sekitar US$2 miliar (Rp32 triliun), diikuti penerimaan negara

Read More »

Pemerintah Perketat Restitusi Pajak melalui Audit dan Reformasi Regulasi

IBX – Jakarta. Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) seiring meningkatnya nilai klaim dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini dilakukan melalui audit menyeluruh, perluasan pengawasan lintas lembaga, serta pembaruan regulasi guna memastikan penerimaan negara tetap terjaga. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada

Read More »