Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Ini Dia Poin Perubahan Dalam PMK 15 Tahun 2025, Perlu Diperhatikan!

IBX-Jakarta; Dengan diterbitkannya PMK no 15 Tahun 2025 pada 14 Februari kemarin, pemerintah berupaya memberi kepastian hukum dan simplifikasi mengenai pemeriksaan pajak dengan mengubah beberapa poin ketentuan yang perlu menjadi perhatian bagi Wajib Pajak. Berikut ini adalah beberapa poin perubahannya:

  1. Terdapat 3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Pasal 2 menetapkan tiga jenis pemeriksaan pajak, yaitu pemeriksaan lengkap, terfokus, dan spesifik. Infomasi lebih lengkap mengenai pemeriksaan dapat dibaca di link berikut: PMK Terbaru, Ada Tiga Tipe Pemeriksaan?

  • Perpanjangan Pemeriksaan dengan Tujuan Khusus

Pasal 6 mengatur bahwa pemeriksaan dengan tujuan lain, seperti pengujian transaksi dalam satu kelompok wajib pajak atau yang dicurigai melakukan transfer pricing serta rekayasa transaksi keuangan, dapat diperpanjang hingga empat bulan.

  • Batas Waktu Pemenuhan Permintaan Data

Pasal 12 menetapkan bahwa wajib pajak memiliki waktu maksimal satu bulan untuk memenuhi permintaan data. Jika data diserahkan setelah jangka waktu tersebut, maka dapat dianggap tidak diberikan. Setelah menerima dokumen, pemeriksa pajak wajib menyusun Berita Acara yang mencatat apakah wajib pajak telah menyerahkan seluruh dokumen, hanya sebagian, atau sama sekali tidak memenuhi permintaan.

  • Perhitungan Penghasilan Secara Jabatan

Jika dokumen yang diserahkan wajib pajak tidak memadai atau menyulitkan proses pemeriksaan, maka pemeriksa pajak berwenang menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan pendekatan jabatan. Selain itu, dalam kasus yang mengindikasikan adanya tindak pidana perpajakan, pemeriksa dapat merekomendasikan pemeriksaan Bukti Permulaan. Perubahan ini juga tercantum dalam Pasal 12 Bagian Keempat.

  • Perubahan Waktu Tanggapan terhadap SPHP

Pasal 18 ayat 2 Bagian Kedelapan mengurangi jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dari tujuh hari kerja menjadi lima hari kerja. Pada PMK baru ini juga tidak menyebutkan keterangan mengenai perpanjangan seperti dalam PMK lama.

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »